Untitled-13BOGOR, TODAY – Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan nota keuangan perubahan Ang­garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 dalam rapat Paripurna DPRD di Ruang Serbaguna II Sekretariat Daerah Kabupat­en Bogor, Selasa (15/9/2015).

Bupati Bogor, Nurhayanti mengungkapkan, realisasi serapan APBD hingga akhir Agustus 2015 sebesar Rp 2,4 triliun atau 36,94 persen. Angka ini menurut Yanti meningkat 14,87 persen dari realisasi selama semester I 2015.

“Waktu semester pertama kan realisasinya hanya Rp 1,4 triliun atau sekitar 22,07 persen. Rendahnya serapan anggaran ini kan tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor tapi dihampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” ujar Yanti, Selasa (15/9/2015).

Yanti menambahkan, Pemkab Bogor telah mengambil langkah-langkah untuk mengevalu­asi pelaksanaan program dan kegiatan untuk kemudian menentukan sikap dalam APBD Pe­rubahan yang dimulai dengan penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) be­serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Baca Juga :  Pemangku Kebijakan Wajib Dorong Dianggaran Perubahan

“Dalam APBDP ini kita bakal mengurangi belanja fisik seperti penghapusan belanja tanah yang ada di Bogor Barat untuk pemekaran. Kami juga memasukkan Sisa Lebih Penggunaan Angga­ran (Silpa) tahun 2014 sebesar Rp 1,1 triliun untuk dana cadangan, dana pemilu atau dana Porda di Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupat­en Bogor Syarifah Sofiah mengatakan jika tidak ada penambahan kegiatan baru dalam APBDP lantaran tenggang waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan pelelangan.

Baca Juga :  Hilang Dua Pekan, Afan Maulana Ditemukan Petugas Dinas Sosial

“Paling Perubahan dalam DPA kode rekening atau kelebihan penerimaan yang dicatat di pe­rubahan anggaran Serta kebijakan harus men­cukupi dengan sisa waktu empat bulan di semes­ter dua ini,” katanya.

Ia melanjutkan, jika banyak program yang tidak terserap maka dana tersebut dikembalikan ke kas daerah. “Nantinya program tersebut bakal diren­canakan kembali dan untuk direalisasikan,” tuturnya.

Syarifah menegaskan, dalam APBDP ini ada salah satu program tambahan untuk pembe­rian mobil siaga ke desa-desa dan saat ini pi­haknya dan BPMD tengah mengkaji desa yang mendapatkan mobil siaga tersebut.

“Saat ini BPMPD yang sedang mengkaji desa mana yang mendapatkan mobil siaga atau mungkin saja semua desa mendapatkan mobil siaga itu,” pungkasnya.

(Rishad Noviansyah)