Opini-1-Eko-Prasojo

Oleh: EKO PRASOJO
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Kita dapat mengatakan bahwa reshuffle kabi­net adalah sebuah evaluasi tentang kuali­tas dan soliditas tim pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan; evaluasi ten­tang orkestrasi pemerintahan, apakah konduktor, alat musik, para pemain musik, lagu, dan juga para penyanyi telah benar berfungsi sehingga dapat menghibur penon­ton? Apakah para pemain musik memainkan alat sesuai partitur?

Orkestra Simfoni

Pemerintahan dapat diibarat­kan sebagai orkestra simfoni yang sangat besar (gigantic simphony). Bukan hanya melibatkan banyak sekali pemain musik, melainkan juga beragam jumlah alat musik dan penonton yang sangat ban­yak pula. Para penonton orkestra pemerintahan adalah rakyat yang memiliki tidak saja hak, tetapi juga harapan dan kebutuhan. Ten­tu saja penonton sangat beragam dan kritis, serta memiliki berbagai kepentingan.

Sebagai sebuah orkestra sim­foni, konduktor memainkan per­an sangat penting. Dalam hal ini, presiden merupakan konduktor pemerintahan secara nasional. Perannya sangat strategis dan kritikal, terutama untuk menen­tukan lagu apa yang akan dimain­kan, kapan harus dimulai dan diakhiri, serta harmoni keselu­ruhan pemain dengan alat musik yang dimainkan. Para pemain alat musik dalam pemerintahan terdiri atas para menteri sebagai pembantu utama presiden, para pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian, para gubernur, bupati, wali kota, dan keselu­ruhan pejabat birokrasi, baik di pusat maupun daerah.

Problem orkestrasi pemerin­tahan pada tingkat dasar adalah apakah semua pemain musik telah memahami lagu yang dimain­kan dalam pertunjukan orkestra? Dalam hal ini, Rencana Pemban­gunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan susunan lagu-lagu pembangunan, pelayanan dan fungsi pemerintahan yang akan dipimpin oleh presiden sebagai konduktor di tingkat nasional. Kita dapat memastikan bahwa lagu-lagu pembangunan itu sudah disusun sesuai dengan program Nawacita yang dikampanyekan Presiden Joko Widodo dalam pil­pres lalu. Di sini terbentang satu persoalan, apakah lagu-lagu pem­bangunan tersebut sudah ditulis dengan partitur yang benar dan bisa dipahami sehingga setiap pe­main alat musik, yaitu menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan seluruh pe­jabat birokrasi dapat memainkan­nya dengan baik.

Dalam pemerintahan yang terdesentralisasi dan terfragmen­tasi seperti Indonesia, partitur lagu-lagu pembangunan sering bermasalah dalam keselarasan (alignment) program pembangu­nan antarkementerian, juga ma­salah dalam penjabaran (cascad­ing) dari RPJM Nasional ke RPJM Daerah. Disharmoni lagu tersebut terjadi karena beberapa hal, (1) se­tiap kementerian/ lembaga memi­liki cara pandang dan kepentingan masing masing, (2) program pem­bangunan yang ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota ti­dak memiliki irisan periode waktu pembangunan yang sama, dan (3) tidak bersambungnya program-program pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh RPJM dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD.

Kondisi Perlu

Persoalan dasar kedua dalam orkestrasi pemerintahan di Indo­nesia adalah banyak sekali pemain alat musik yang bukan saja tidak bisa membaca partitur yang sudah ditulis dalam rencana pembangu­nan, melainkan juga banyak yang tidak bisa memainkan alat musik pembangunan. Persoalan ini me­nyangkut kompetensi, kapasitas, dan keahlian. Meskipun tidak semua, banyak pejabat politik dan pejabat karier pemerintahan yang tidak memahami rencana pem­bangunan dan bagaimana strategi serta cara untuk mencapai target kinerja dengan kewenangan yang dimilikinya. Sebagai penonton, dalam hal ini rakyat, bisa dibay­angkan bagaimana sebuah per­tunjukan orkestra pembangunan yang para pemain alat musiknya tidak bisa membaca partitur lagu-lagu pembangunan dan tidak bisa memainkan alat musik pem­bangunan. Sebagian pemain alat musik pembangunan di Indonesia sebenarnya saat ini hanya lip sync (alias tidak berperan apa pun).

Kondisi ini semakin buruk karena, di samping tidak memiliki kompetensi, kapasitas, dan keahl­ian, sebagian pemain alat musik pembangunan justru mengganggu para pemain alat musik lain dan mengganggu harmoni orkestrasi pemerintahan secara keseluruhan dengan perilaku korup, nepotis, dan kolutif. Dalam hal ini orkes­tra pemerintahan (atau negara) dirugikan dengan tiga hal seka­ligus, yakni gaji dan tunjangan yang sudah dibayarkan tanpa ha­sil (free rider), kerugian keuangan negara yang sebagian hilang kare­na perilaku korup (rent seeking mentality), serta distorsi pemain musik yang membuat orkestrasi pemerintahan keseluruhan jadi sumbang (failed government).

Alat Musik Rusak

Masalah ketiga dalam orkestra pemerintahan di Indonesia adalah banyaknya alat musik yang tidak bisa dimainkan. Jika pun bisa, akan terdengar sumbang saat dimain­kan. Alat musik orkestra pemer­intahan dan pembangunan adalah berbagai kelengkapan birokrasi pemerintahan, seperti struktur, proses, serta nilai dan budaya. Struktur birokrasi yang gemuk me­nyebabkan pemain alat musik sulit menggerakkan dan memainkan alat musik secara benar menurut arahan konduktor dan sesuai dengan partitur yang dituliskan.

Struktur birokrasi yang ada saat ini tidak mencerminkan ke­butuhan terhadap rencana dan tu­juan pembangunan. Para pemain musik yang andal pun jika meng­gunakan alat musik birokrasi akan mengalami kesulitan luar biasa. Se­tiap upaya merestrukturisasi (me­nyetel) alat musik akan mendapat perlawanan dari dalam birokrasi (lock power of bureaucracy). Demikian pula proses bisnis (tata laksana) pemerintahan dan pem­bangunan sebagai irama orkestrasi pemerintahan mengalami dishar­moni serius. Banyak lagu pemban­gunan yang dimainkan dengan tempo dan irama yang tidak sama. Proses pengurusan izin usaha, mis­alnya, melibatkan banyak sekali kantor pemerintahan yang tidak saling terkait dengan tempo (lama waktu) dan irama (alur kerja) yang berbeda-beda. (*)