Untitled-13BOGOR, TODAY – Keputusan MK no 8 tahun 2015 tentang pemilu­kada, dimana seseorang yang in­gin maju menjadi peserta harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya yang ia emban.

Membuat, sebagian orang yang berambisi maju sebelum­nya untuk mencalonkan diri menjadi wakil Bupati Bogor mengurungkan niatnya.

Namun hal itu tak berarti bagi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Samsul Hidayat. Dirinya secara terbuka mengeluarkan surat rekomen­dasi untuk maju sebagai calon wakil bupati Bogor atas nama dirinya sendiri.

Namun, ia meminta kepada De­wan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bogor untuk melakukan lobi kepada partai koalisi. “DPD Golkar Kabupaten Bogor harus melakukan lobi politik kepada partai koalisi agar memcahkan kebutuan pengsisian wabup. Semuanya kan tergantung yang ada di Bogor seperti apa, karena di Kabupaten Bogor juga masih ada ketuanya,” ujar Samsul.

Ia menuturkan, dalam pen­gisian wabup ini harus melalui restu DPP dan tidak bisa DPD langsung mencalonkan tanpa meminta restu DPP, maka dari itu menurutnya untuk menjadi cawabup saat ini harus benar konsisten dan komitmen.

Baca Juga :  Menjadi Korban Begal, Warga Bogor Tewas Penuh Luka Sabetan Senjata Tajam

“Hal itu terlihat ketika ia ha­rus melepas jabatannya di legis­latif maupun PNS saya juga ha­rus meminta restu kepada dua DPP yang ada di pusat. Kalau calon serius saya rasa manyang­gupi semua persyaratannya dan nantinya yang bermain-main bakal terlihat kok,” tambahnya.

Terpisah, Dewan Pertimban­gan DPD Golkar Kabupaten Bo­gor, Rusdi AS mengatakan, san­gat mendukung jika ada kader Golkar yang mencalonkan men­jadi wakil Bupati.

Hal itu karena menurutnya banyak kader yang mempunyai kapasitas untuk menduduki ja­batan wabup. “Banyak kok kader Golkar yang mumpuni untuk men­jadi wabup. Kalau memang itu benar dan merupakan putusan DPP saya harus menghormati,” ujarnya.

Ia menerangkan, jika ada nama yang bakal maju kedalam bursa cawabup, ia harus meminta restu kepada DPP yang saat ini se­dang menunggu putusan inkraht.

Menurutnya, jika orang yang diusung oleh DPD hanya yang mendapat restu dari satu pi­hak saja, dirinya merasa masih kurang lengkap.

“Kondisi Golkar dipusat sendiri masih begini dan itu bakal menjadi permasalahan lagi, jika sudah ada calonnya, ia harus direstui oleh kedua DPP dari pusat,” katanya.

Baca Juga :  4 orang Tersangka Perampokan Sekolah Dicokok Polres Bogor

Ia menambahkan, dirinya selalu mengingatkan para pen­gurus DPD untuk mencari solusi kebuntuan pengisian wabup.

“Karena yang saya lihat, in­ternal koalisi belum menemu­kan titik terang untuk men­gusung dua nama calon. Saya ingatkan kepada teman-teman di Golkar maupun di partai lain untuk sering duduk bersama agar dapat memecah kebuntuan ini,” pungkasnya.

Sumber Bogor Today menjelaskan, alasan masih lambatnya pengisian wabup ini karena nama-nama yang sebelumnya digadang-gadang bakal maju sebagai F 2 men­gurungkan niatnya karena ta­kut dalam pemilihan wabup kalah dan tidak bisa kembali ke jabatan yang sebelumnya diduduki.

“Daripada maju terus kalah, mereka lebih memilih duduk manis di jabatannya sekarang. Karena kan kalau menang juga masa jabatan wabup ini ting­gal dua tahun lagi. Cuma sebentar dan tidak se­banding dengan pengor­banannya,” ujarnya.

Ia juga mengungkap­kan, sangat besar kemung­kinan kursi ini dikosong­kan atau diisi dengan orang dari jajaran bi­rokrat Kabupaten Bogor.

“Itu bisa saja selama koalisi yang menyepakat­inya,” pungkasnya.

(Rishad Noviansyah