BOGOR, TODAYÂ – Krisis air bersih terus meluas. Hingga akhir September 2015 ini, setidaknya sudah mencapai 21 kecaÂmatan di Kabupaten Bogor dari 19 kecaÂmatan sebelumnya.
Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana DaeÂrah (BPBD) Kabupaten Bogor, Budi AkÂsomo mengungkapkan, krisis air bersih pada tahun 2015 lebih buruk dari tahun sebelumnya.
“Bayangkan saja, kami sudah mendistribusikan dua juta liter air berÂsih ke 97 desa di 21 kecamatan hingga saat ini,†ujarnya, Selasa (29/9/2015).
Ia menambahkan, krisis juga melanÂda daerah yang sebelumnya memiliki cadangan air bersih.
“Cigombong itu biasanya selalu aman untuk stok airnya. Tapi sekarang malah minta bantuan. Kekeringan palÂing parah itu terjadi di wilayah timur seperti Jonggol dan Klapanunggal,†tambah Budi.
Menurutnya, BPBD mampu mendisÂtribusikan air bersih lebih banyak. NaÂmun, setiap mengirim, pihaknya hanya mambu memberangkatkan dua tangki berkapasitas lima ribu liter.
“Untungnya ada bantuan truk tangki juga dari PDAM, PMI dan perusahaan swasta untuk menyukseskan distribusi air bersih,†ujar Budi.
Dia berharap korporasi produsen air minum swasta juga dapat berinisiatif membantu masyarakat sekitar yang terÂkena dampak kekeringan.
Sementara itu, Pemkab Bogor sedang menginventarisasi sawah yang gagal panen sebagai dampak dari kekeringan. Data sementara menunjukkan 4.000 hektare lahan puso sepanjang 2015.
“Soal kekeringan tidak bisa ditangguÂlangi, tetapi bagaimana petani yang keÂmarin lahannya puso dibantu pupuk dan bibit,†kata Bupati Bogor Nurhayanti.
Usai salat Idul Adha kemarin ia pun mengajak masyarakat berdoa memoÂhon hujan kepada Allah swt. serta berÂsikap bijak dalam menggunakan air sehari-hari.
Dia melanjutkan, data tersebut nantiÂnya digunakan untuk pengadaan bibit dan pupuk yang rencananya disalurkan pada musim tanam ketiga.
“Ada juga pengadaan sistem air berÂsih yang disiapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sedang dilelang saat ini. Jadi, semua diperhatikan di APBD murni,†ujar dia.
Ia menuturkan, bencana saat ini tiÂdak perlu dikhawatirkan kekurangan alokasi dana karena bisa mengambil dari pos cadangan anggaran.
“Baru 12 persen yang digunakan dari anggaran bencana Rp 20 miliar yang terpakai untuk kekeringan,†ujarnya.
(Rishad Noviansyah)
