DSC_0593Tidak ada ampun bagi para pelaku penambang emas tanpa izin (gurandil) di Gunung Pongkor, Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Polres Bogor pun terus di dorong untuk terus menelusuri orang-orang (beking,red) dibalik aktivi­tas para gurandil yang mencuri emas di Unit Bisnis Pertamban­gan Emas (UNPE) PT Antam Tbk, Gunung Pongkor.

Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto, pun pernah mengatakan jika kasus ini merupakan salah satu program 100 Ka­polri. “Iya ini salah satunya. Siapapun yang terlibat harus ditindak dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, dorongan dari Polda Jawa Barat ( Jabar) juga terus mengalir agar Polres Bogor terus mengembangkan kasus ini.

“Selain merugikan pendapatan negara, ini juga telah merusak kesehatan masyara­kat sekitar wilayah penambangan,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Sulistyo Pudjo.

Baca Juga :  Pulang Kerja, Warga Cigudeg Tewas Terlindas Truk di Parungpanjang

Disisi lain, kata Pudjo, kasus pongkor dijadikan sebagai contoh untuk pemberan­tasan illegal mining di daerah lain.

“Ini bisa dijadikan contoh nasional. Ter­utama dalam upaya memberantas tindak penambangan emas liar,” tambahnya.

Ditanyakan terkait adanya oknum-ok­num dari kalangan legislatif dibalik aktivi­tas para gurandil, Kombes Pudjo mengaku telah menyerahkan sepeuhnya pengem­bangan kasus ini kepada Polres Bogor.

“Siapa pun orangnya, harus ditindak. Kami serahkan semua kepada Polres Bogor untuk pengembangan kasusnya. Tapi ini harus diusut tuntas,” tukas Pudjo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) mencatat 4.563 Izin Usaha Per­tambangan (IUP) belum memenuhi klasifi­kasi Clear and Clean (CnC). Para pemegang IUP tersebut belum membayar kewajiban dan perizinan di sektor minerba.

Total pajak yang raib dari sektor ini dita­ksir mencapai Rp6,7 triliun. Di Bogor, peru­sahaan galian nakal itu beroperasi di Bogor Barat, Kabupaten Bogor. KPK berencana menurunkan timsus melibatkan Kement­erian ESDM.

Baca Juga :  Pelajar di Bogor Jadi Korban Penjambretan, Polisi : Modusnya Tanya Alamat

“Kalau yang CnC ada 6.264 IUP. Data ini per 7 Agustus seperti yang tercatat di Ditjen Minerba,” ujar Abdul Aziz, Fungsionaris Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, pekan lalu.

Abdul mengungkapkan, dari kegiatan Korsup yang dilakukan dalam dua tahap itu, KPK menemukan ke­wajiban yang belum dibayarkan ribuan perusahaan minerba yang belum memiliki status CnC mencapai Rp 6,7 triliun.

Berangkat dari hal terse­but, lembaga antirasuah ini pun merekomendasi­kan agar Ditjen Minerba mencabut IUP yang be­lum memenuhi CnC.

“Dari angka 4.563 IUP ban­yak juga yang ti­dak lagi beroperasi karena tumpang tin­dih lahan. Bahkan ada di satu wilayah IUP yang tumpang tindih sampai lima perusahaan. Untuk Bogor sendiri kami lihat masih banyak yang belum CnC, lihat saja di Bogor Barat,” pungkas Abdul. (*)