Untitled-7JAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri un­tuk menghentikan masuknya produk impor ile­gal di dalam negeri. Kondisi ini bisa membunuh produsen lokal.

Menurut Jokowi, ada oknum dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang terlibat melo­loskan barang impor ini. “Di pelabuhan saya sudah mendengar bah­wa ada banyak modus yang dilakukan, baik dalam penyelun­dupan bea masuk, PPh (Pajak Penghas­ilan) maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai),’’ kata Jokowi, saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Pres­iden, Jakarta, Senin (12/10/2015)

Menurut Jokowi, ada 3 pihak yang kerjasama, importir, pengusaha pen­gurusan jasa yangg berkaitan dengan kepabeanan, dan ketiga oknum teru­tama oknum Bea Cukai.

Dalam skema ini, dokumen ba­rang diatur sedemikian rupa agar memenuhi standar ilegal. Seperti kode harmonized system (HS) hingga pembayaran pajak serta kepabeanan.

“Ini yang saya kira harus disele­saikan, dan juga untuk memudahkan transaksi yang ada, oknum biasanya minta harga borongan per kontainer. Dan harga itu saya sudah mendapat­kan datanya bervariasi, tergantung barang yang diimpor,” papar Jokowi.

BACA JUGA :  Jelang Pilkada 2024, 18 Anggota Panwascam Kota Bogor Dilantik

“Kalau benang bisa sampai Rp 120 juta per kontainer, kain Rp 150 juta, pakaian jadi bisa Rp 200 juta, elektronik dan lain-lain. Tentu lebih mahal. Ini har­us disikapi serius terutama yang berkai­tan instansi-instansi, yang berkaitan dengan barang masuk,” imbuh Jokowi.

Pintu Impor Ilegal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Ke­menkeu) telah memetakan pelabu­han yang terdeteksi sebagai area ma­suknya barang impor ilegal. Selama ini, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) seperti baju, celana ilegal ma­suk ke pasar Indonesia.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyebutkan, area tersebut adalah pelabuhan sepanjang Pesisir Pantai Timur Sumatera (Sumatera Utara, Kep­ulauan Riau, Bangka Belitung), Sulawe­si, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Jadi seluruh TPT (tekstil dan produk tekstil) misalnya baju, baik bisa masuk baju baru atau bekas. Ka­lau baju bekas itu titik rawannya di Pesisir Pantai Timur Sumatera dan sebagian di Sulawesi dan sebagian di NTT. Itu sudah kita petakan,” kata Heru di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10/2015)

BACA JUGA :  Optimalkan Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah, Pemkab Bogor Tingkatkan Kapasitas Para Fasilitator Manajemen Risiko 

Kondisi merajalelanya pakaian ilegal bukan berarti tanpa peninda­kan. Tahun ini jumlah penindakan di area tersebut sudah meningkat sebanyak dua kali lipat. Hasil yang didapat juga bukan cuma tekstil, na­mun juga barang-barang lain seperti elektronika, kosmetik dan lainnya.

“Banyak yang sudah kita lakukan penindakan. Tahun ini jumlah penin­dakan kita dua kali lipat dibanding­kan tahun kemarin khusus pakaian bekas,” tegasnya.

Heru akan segera memverifikasi seluruh pelabuhan di Indonesia, khu­susnya yang dianggap titik rawan dari keluar masuknya barang ilegal, ses­uai dengan arahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung tadi siang.

“Yang kita lakukan verifikasi ke seluruh pelabuhan baik tradisional maupun yang resmi, dari situ kita dapatkan banyak sekali temuan-temuan yang nanti kita langsung lakukan tindakan,” ujar Heru.

(Alfian M|net)

============================================================
============================================================
============================================================