JAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri unÂtuk menghentikan masuknya produk impor ileÂgal di dalam negeri. Kondisi ini bisa membunuh produsen lokal.
Menurut Jokowi, ada oknum dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang terlibat meloÂloskan barang impor ini. “Di pelabuhan saya sudah mendengar bahÂwa ada banyak modus yang dilakukan, baik dalam penyelunÂdupan bea masuk, PPh (Pajak PenghasÂilan) maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai),’’ kata Jokowi, saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor PresÂiden, Jakarta, Senin (12/10/2015)
Menurut Jokowi, ada 3 pihak yang kerjasama, importir, pengusaha penÂgurusan jasa yangg berkaitan dengan kepabeanan, dan ketiga oknum teruÂtama oknum Bea Cukai.
Dalam skema ini, dokumen baÂrang diatur sedemikian rupa agar memenuhi standar ilegal. Seperti kode harmonized system (HS) hingga pembayaran pajak serta kepabeanan.
“Ini yang saya kira harus diseleÂsaikan, dan juga untuk memudahkan transaksi yang ada, oknum biasanya minta harga borongan per kontainer. Dan harga itu saya sudah mendapatÂkan datanya bervariasi, tergantung barang yang diimpor,†papar Jokowi.
“Kalau benang bisa sampai Rp 120 juta per kontainer, kain Rp 150 juta, pakaian jadi bisa Rp 200 juta, elektronik dan lain-lain. Tentu lebih mahal. Ini harÂus disikapi serius terutama yang berkaiÂtan instansi-instansi, yang berkaitan dengan barang masuk,†imbuh Jokowi.
Pintu Impor Ilegal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (KeÂmenkeu) telah memetakan pelabuÂhan yang terdeteksi sebagai area maÂsuknya barang impor ilegal. Selama ini, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) seperti baju, celana ilegal maÂsuk ke pasar Indonesia.
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyebutkan, area tersebut adalah pelabuhan sepanjang Pesisir Pantai Timur Sumatera (Sumatera Utara, KepÂulauan Riau, Bangka Belitung), SulaweÂsi, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Jadi seluruh TPT (tekstil dan produk tekstil) misalnya baju, baik bisa masuk baju baru atau bekas. KaÂlau baju bekas itu titik rawannya di Pesisir Pantai Timur Sumatera dan sebagian di Sulawesi dan sebagian di NTT. Itu sudah kita petakan,†kata Heru di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10/2015)
Kondisi merajalelanya pakaian ilegal bukan berarti tanpa penindaÂkan. Tahun ini jumlah penindakan di area tersebut sudah meningkat sebanyak dua kali lipat. Hasil yang didapat juga bukan cuma tekstil, naÂmun juga barang-barang lain seperti elektronika, kosmetik dan lainnya.
“Banyak yang sudah kita lakukan penindakan. Tahun ini jumlah peninÂdakan kita dua kali lipat dibandingÂkan tahun kemarin khusus pakaian bekas,†tegasnya.
Heru akan segera memverifikasi seluruh pelabuhan di Indonesia, khuÂsusnya yang dianggap titik rawan dari keluar masuknya barang ilegal, sesÂuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung tadi siang.
“Yang kita lakukan verifikasi ke seluruh pelabuhan baik tradisional maupun yang resmi, dari situ kita dapatkan banyak sekali temuan-temuan yang nanti kita langsung lakukan tindakan,†ujar Heru.
(Alfian M|net)