JAKARTA TODAYÂ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ketidakpuasannya atas realisasi penyerapan anggaran kementeÂrian/lembaga (kl) sampai 25 SepÂtember 2015 yang baru terserap Rp 374,18 triliun. Angka tersebut baru menyentuh 47,04 persen dari pagu anggaran seluruh kl sebesar Rp 795,5 triliun, padahal tahun buku berjalan hanya tinggal menyisakan tiga bulan lagi.
Untuk bisa mempercepat peÂnyerapan anggaran, Jokowi meÂmerintahkan seluruh menteri, pimpinan lembaga serta guberÂnur, bupati, dan walikota untuk merealisasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jokowi mengingatkan, bahÂwa salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi yaitu penyerapan angÂgaran. Untuk itu ada empat langÂkah yang menurut Jokowi harus segera dilakukan para menteri dan seluruh kepala daerah:
Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerinÂtah dalam koridor peraturan peÂrundangan yang ada sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2015. KedÂua, segera memproses pencairan seluruh belanja yang sudah dapat diajukan tagihannya sesuai denÂgan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, selalu berkoordiÂnasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan dari penyerapan anggaran.
“Keempat, menjadikan aparat pengawas internal pemerintah sebagai mitra kerja untuk meÂnyelesaikan permasalahan, baik dalam proses perencanaan, pelakÂsanaan, maupun pertanggungÂjawaban anggaran,†ujar Jokowi dikutip dari laman Sekretariat KaÂbinet, Minggu (4/10/2015).
Sementara Menteri KoordinaÂtor Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, penyeraÂpan anggaran pemerintah dan program dana desa menjadi dua andalan pemerintah dalam meÂnanggulangi pemutusan hubunÂgan kerja (PHK) yang belakanÂgan marak terjadi. “Sekarang bagaimana pemerintah menjawab soal PHK tersebut, caranya adalah bagaimana mempercepat penyÂerapan anggaran supaya aktivitas jalan melalui penciptaan pekerÂjaan-pekerjaan yang mendorong padat karya,†jelasnya.
(Yuska Apitya/net)
