Untitled-14Proses penyidikan korupsi proyek lift di Komplek Balaikota Bogor pada Tahun Anggaran (TA) 2013 belum menemui hasil. Belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Oleh :Guntur Eko Wicaksono|Yuska
[email protected] yahoo .com

Padahal, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomenda­sikan bahwa ada nilai kerugian negara dalam proyek tersebut. BPK menghitung ada Rp250 juta duit negara yang dikorup oleh segelintir oknum. Megaproyek berpagu Rp17 miliaran ini pun mangkrak di dua tahun anggaran.

Saat proyek berjalan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh, Reni Handayani, yang saat itu menjabat Kabag Umum Pemkot Bogor. Kini, Reni duduk sebagai Sekdisbudparkeraf Kota Bogor.

Baca Juga :  Perempuan di Bogor Akhiri Hidup Dengan Kain Sprei

Kasat Reskrim Polres Bogor Kota, AKP Hendrawan, men­gatakan pihaknya masih mengum­pulkan berkas-berkas yang akan dijadikan barang bukti untuk me­nentukan calon tersangka. “Kami masih mengumpulkan beberapa berkas lagi, harus hati-hati dalam menentukan tersangkanya,” ung­kapnya.

Lebih lanjut, Hendrawan menjelaskan, alasan pihaknya ber­hati-hati karena banyak mafia yang mencari celah dalam kasus korupsi lift di Balaikota Bogor. “Mafia nya banyak makanya kami hati-hati, bi­asa mereka cari celah buat bebas,” bebernya.

Hendrawan juga menjelaskan, Pihaknya masih melakukan koordi­nasi dengan instansi-instansi yang akan dipanggil terkait keterangan tentang korupsi lift di Balaikota Bo­gor. “Kami masih melakukan koor­dinasi dengan instansi-instansi di Pemkot Bogor soalnya untuk waktu mengikuti mereka bisanya kapan,” ujarnya.

Baca Juga :  Konser Swaraya Kebun Raya Dianggap Merusak Budaya dan Kearifan Leluhur, Warganet Curhat ke Jokowi

Hendrawan juga menegaskan pihaknya akan terus menyelidiki kasus korupsi di lift Balaikota ini sampai beres hingga P21. “Kami akan terus selidiki sampai bukti lengkap dan juga hingga P21 lalu bakalan kami ekspose,” tuturnya.

Terpisah, Praktisi Hukum Peradi, Ujang Sujai mendesak pi­hak Kepolisian untuk cepat dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kurang. “Seharusnya Kepolisian cepat dan tentukan tersangkanya terutama dari oknum PNS pasti ada yang kena tidak usah tunggu lama lagi. PP harus dipanggil dahulu, runutan lelangnya harus jelas. Ke­napa proyek molor dibiarkan, ha­rusnya kalau memang janggal dari awal, PPK bisa melapor,” pungkas­nya.(*)