Foto : Kozer
Foto : Kozer

PRAKTIK penambangan liar yang sering terjadi di Kecamatan Nangung, tidak lepas dari peran aktif orang-orang intelektual yang berkecimpung di tataran Pemerintahan Bumi Tegar Beriman.

OLEH: RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Hal itu diungka­pkan oleh man­tan Wakil Bupati Bogor Karyawan Fat u rachman. Menurutnya, jika itu terus dib­iarkan, praktik tersebut malah merugikan banyak pihak, ter­masuk Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri.

“Jangan sampai kasus Lu­majang terjadi disini karena dibekingi seorang pejabat di daerah sana. Polres disini harus lebih jeli dan cepat menang­kap otak dibalik itu semua,” kata mantan Ketua DPC PDIP Kabu­paten Bogor ini.

Pemberantasan perkampungan gu­randil beberapa waktu jangan di­jadikan sebuah prestasi besar bagi Polres Bogor, namun harus di­jadikan permulaan untuk pen­gusutan lebih dalam kasus ini.

Baca Juga :  Tak Memiliki Izin, Tungku Pembakaran Pabrik di Bogor Disegel

“Warga Nanggung itu sudah mengetahui kok kalau ada ok­num-oknum pejabat yang masih memiliki peran di Gunung Pong­kor. Nah tugas polisi itu harus mengarah kesana sebenarnya,” kata dia.

Ia menambahkan, jika Polres Bogor menumpas gurandil, Pem­kab Bogor harus menyiapkan pekerjaan baru yang layak aga­ra warga Nanggung meninggal pekerjaan menambang emas.

“Kalau kelamaan, nanti war­ga jadi nganggur. Yang ada, ting­kat kriminalitas yang meningkat disana. Kan mereka juga manu­sia. Perlu makan,” tandasnya.

Sementara, Bupati Bogor, Nurhayanti mengungkapkan, sedang menyiapkan beberapa opsi untuk menggantikan peker­jaan mereka sebagai penambang emas. Terutama setelah adanya bencana longsor di Gunung Pongkor pekan lalu.

Baca Juga :  Akibat Hilang Kendali, Pemotor di Bogor Tewas Saat Hendak Menyalip

“Saya inginnya bekerjasama dengan PT Antam juga untuk mensiapkan lapangan pekerjaan bagi gurandil. Atau setidaknya segera mengucurkan CSRnya,” kata Yanti.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor ini me­nambahkan, dengan bekerjasa­ma dengan Antam, ia berharap permasalahan di Kecamatan Nanggung, khususnya wilayah yang bersinggungan langsung dengan Antam bisa dipecahkan.

“Seperti pengentasan Ru­mah Tidak Layak Huni (RTLH), kemudian pendidikan dan kes­ehatan,” lanjut Nurhayanti.

Bupati juga menggandeng beberapa Satuan Kerja Per­angkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pekerjaan baru para gurandil pada masa mendatang.

Diantaranya Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut), Di­nas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) dan Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehu­tanan (BKP5K). (*)