Untitled-3Mewujudkan “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”, bukanlah sebuah kemusta­hilan belaka. Manakala, adanya suatu kemauan dan kemampuan dari seluruh stakeholders untuk selalu bersinergi membangun kebersamaan dan komitmen kole­ktif, dalam memberdayakan dirinya secara optimal serta berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan. Pasalnya, pembangunan pada hakekatnya tidak berdiri sendiri sebagai tugas Pemerintah. Melainkan, lebih dari itu semua memerlukan dukungan dari seluruh element masyarakat maupun dunia usaha sebagai fondasi utama sasaran program dan penggerak prioritas pembangunan.

Indikator ini tampak nyata dan kian bersinar. Buktin­ya, dengan perjuangan dan kerja keras dalam mencipta­kan iklim kondusif di Bumi Tegar Beriman, yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, didukung sumbangsih pemikiran nyata dari selu­ruh lapisan masyarakat bersama pihak swasta, termasuk akademisi dan insan pers. Hasilnyapun, secara spektakuler telah menjadikan berbagai pembangunan di Kabupaten Bogor terus mengalami perkembangan membaik dan menggembirakan diberbagai bidang.

Lihat saja, dari tahun ke tahun IPM (Indek Pemban­gungan Manusia) Kabupaten Bogor terus mengalami per­gerakan peningkatan, yang realisasinya berada di level 74,25 poin pada tahun 2014, atau lebih tinggi dari IPM pada tahun 2013 sebesar 73,92 poin.

Angka IPM sebesar 74,25 poin ini, bila dikaitkan den­gan standar yang telah ditetapkan oleh Badan PBB, yaitu UNDP telah menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor termasuk dalam klasifikasi kelompok masyarakat sejahtera menengah atas. Peningkatan IPM pada setiap tahunnya ini, merupakan dampak dari meningkatnya ber­bagai komponen pembentuk IPM itu sendiri, yang meli­puti Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.

Dari dunia pendidikan, selain telah melakukan ber­bagai upaya rintisan akselerasi penuntasan program wajib belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, juga dicanangkannya wajib sekolah dan wajib dini­yyah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, dan didukung pula oleh adanya pengalokasian ang­garan pendidikan sebesar 33 persen melalui APBD Kabu­paten Bogor yang telah digulirkan sejak tahun 2010 lalu hingga saat ini, serta dibantu dengan penyaluran Corpo­rate Social Responsibility atau CSR dari sejumlah perusa­haan swasta yang ada di Kabupaten Bogor.

Selama tahun anggaran 2014, sejumlah kinerja pen­didikan telah direalisasikan, yang progresnya dapat terlihat dari adanya peningkatan aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan melalui operasionalisasi 30 SMP Terbuka, 17 SMP Kelas Jauh, 15 SD/SMP Satu Atap, Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD, Kelompok Belajar Pa­ket B Setara SMP serta Keterlibatan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) beserta Ormas-Ormas Islam yayasan yang telah sejak lama menyelenggarakan program pen­didikan, baik melalui jalur pesantren salafiyah, madrasah maupun sekolah umum. Kemudian, meningkatnya mutu daya tampung sarana/prasarana pendidikan melalui keg­iatan rehabilitasi 472 ruang kelas SD, Penambahan 353 ru­ang kelas baru SD, 53 ruang kelas baru SMP dan 24 ruang kelas SMA/SMK, Pengadaan lahan untuk 1 SD, 4 SMP dan 1 SMKN/SMAN serta pembangunan 4 unit Gedung Baru SMPN dan 5 unit Gedung Baru SMKN/SMAN. Tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan non formal bagi warga be­lajar yang berusia 5-6 tahun melalui penyelenggaaan Pen­didikan Anak Usia Dini (PAUD) di 200 kelompok bermain serta pembinnaan 12 kelompok Pos PAUD Terintegrasi. Selanjutnya, meningkatnya pula Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjang pendidikan, yaitu Angka Parti­sipasi Kasar (APK) pada jenjang PAUD secara signifikan naik menjadi terealisasi sebesar 37,69%, atau 112,17%; APM SD/MI mencapai 85,30%, atau 85,99%, APM SLTP/ MTS mencapai 78,91%, atau 89,24%;dan APM SLTA/MAN mencapai terealisasi 47,54%, atau 92,13%. Menurunnya angka putus sekolah di bawah 1% pada setiap jenjang pendidikan serta peningkatan yang signifikan pada angka melanjutkan dan angka kelulusan, baik dari ujian sekolah, maupun ujian akhir nasional.

Peningkatan APM tersebut, pada akhirnya bermuara pada peningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) yang real­isasinya pada tahun 2014 telah mencapai 96,98 persen; dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor men­capai 8,04 tahun, dari target sebesar 8,21 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor yang berumur 15 tahun keatas secara rata-rata telah mampu mengikuti tingkat pendidikan yang setara dengan SMP kelas dua;

Sementara itu, berkenaan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Bogor yang meru­pakan cerminan perbaikan kesehatan masyarakat Kabu­paten Bogor, telah menunjukkan peningkatan berarti, yang realisasinya pada akhir tahun 2014 sebesar 70,35. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata usia hidup pen­duduk Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebagai akibat semakin baiknya derajat kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Beragam program pro rakyat yang bersentuhan langsung sesuai kebutuhan masyarakat terus diperkuat. Diantaranya, terlihat dari semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis tingkatan masyarakat yang kian dilakukan. Begitu pula, dalam rang­ka peningkatan status gizi masyarakat, kinerjanya menun­jukkan hasil yang baik. Hal ini diindikasikan oleh capaian prosentase pengadaan obat essensial dengan realisasi 100% serta Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat mencapai 90,53%, dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang mencapai 100%. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk mencapai 101,75, Cakupan pengawasan terhadap obat dan penanganan penderita penyakit DBD 100%, Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Positif mencapai 111,73%, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai 100%. Presentase balita gizi buruk 0,02%, Cakupan komplikasi kebidanan mencapai 97,38%, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 97,33% Cakupan kunjungan bayi mencapai 101,07%, Cakupan pelayanan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 95,16%, Cakupan rumah dengan bebas jentik telah mencapai 101,25%, Prosentase TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memen­uhi syarat mencapai 101,67%. Prosentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat mencapai 100,62%, Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) memenuhi syarat mencapai 100,16%, Desa Siaga Aktif 100,23%. Ra­tio Dokter Persatuan Penduduk 96,47% dan Ratio Tenaga Medis Persatuan Penduduk mencapai 96,47%. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat, melalui penetapan Rumas Sakit Cibinong se­bagai RSUD Rujukan Tertinggi Wilayah Jawa Barat.

Baca Juga :  40 DPK KNPI Kabupaten Bogor Dilantik Serentak, Ketua DPD : Ini Sejarah

Seiring dengan bertumbuhnya beberapa sektor peng­gerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi, hasilnya pun telah menjadikan kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2014 relatif stabil,bahkan mengalami peningkatan.Adanya trand peningkatan terse­but, dapat dilihat dari pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor berdasarkan har­ga konstan yang mengalami peningkatan hingga mencapai 6,01 persen.Yaitu, dari Rp. 38,74 triliun pada tahun 2013 naik menjadiRp.41,07 triliun pada tahun 2014.

Begitu pula dengan kinerja kelompok sektor primer, telah menunjukkan peningkatan sebesar 2,44 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, kelompok sektor sekunder sebesar 5,91 persen, serta kelompok sektor tersier sebe­sar 7,01 persen. Sehingga, berimplikasi terhadap Laju Per­tumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor yang tumbuh mencapai 6,01 persen. Langkah ini, sengaja dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya menjaga sta­bilitas ekonomi serta penciptaan lapangan kerja di Kabu­paten Bogor.

Jika dilihat dari angka PDRB dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang pada tahun 2014 tercatat seban­yak 5.331.149 jiwa. Telah menunjukkan adanya peningka­tan terhadap rata-rata pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku sebesar 9,9 persen pada tahun 2014. Yaitu, dari Rp.21,08 Juta/kapita/ tahun pada tahun 2013, menjadi Rp.23,18 Juta/kapita/ tahun,yang berdampak terhadap trend peningkatan kes­ejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ini, tentu saja include dengan rata-rata kenaikan pendapatan perka­pita berdasarkan harga konstans yang menduduki level 3,35 persen pada tahun 2014. Yaitu naik menjadi Rp. 7,70 juta dari tahun sebelumnya Rp. 7,45 juta perkapita. Den­gan demikian, bila dibandingkan antara kenaikan PDRB atas harga berlaku dengan harga konstan. Maka, kenaikan PDRB perkapita atas harga berlaku tersebut, telah men­catatkan adanya suatu peningkatan yang lebih besar dari harga konstan. Hal ini, disebabkan oleh adanya pengaruh kenaikan harga-harga barang dan jasa.

Kondisi pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, tentu saja tidak terlepas dari kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bogor yang berlimpah dan beragam yai­tu daerah wisata, pertambangan, kawasan industri, per­tanian dan lain-lain. Selain itu, ditunjang pula dari men­ingkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan aparatur, sehingga terjadi peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bogor, yang diindikasikan dengan realisasi PMA/PMDN berskala nasional sebanyak 72 perusahaan dengan total investasi 12,93 triliyun, yang terdiri dari jum­lah investasi PMA berskala nasional mencapai Rp. 5,03 triliyun, jumlah investasi PMDN berskala nasional men­capai 1,89 triliyun dan jumlah investasi PMDN mencapai 7,89 triliyun. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bogor telah mampu melayani 71 jenis perizinan melalui Badan Perizinan Terpadu, yang saat ini menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ter­padu Satu Atap (BPMPTSA).

Berkaitan dengan upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis perdesaan melalui dukun­gan kondisi ekonomi dan iklim investasi yang semakin kon­dusif, telah menjadikan berkembangnya jumlah koperasi aktif sebanyak 1177, kemudian koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 656 UMKM dan Indus­tri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 1874 IKM.

Selain itu, pada sektor pariwisata telah menunjukkan pula adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bogor, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara dimana pada tahun 2014 dari tar­get 4.200.000 wisatawan, terelasiasi sebanyak 5.014.475 wisatawan, atau sekitar 119,39%. Upaya lainnya adalah melaksanakan diversifikasi produk wisata dan peningka­tan destinasi wisata, yaitu dengan menjadikan kampung budaya sindang barang situs batu tulis ciaruteun, kam­pung adat urug di Kecamatan Sukajaya, Bellacampa, Kam­pung Cina, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta dan 19 benda cagar budaya sebagai lokasi wisata andalan.

Berkenaan dengan kinerja sektor ketenagakerjaan, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan pula, dimana jumlah pengangguran terbuka mengalami pe­nurunan menjadi 177.222 orang. Artinya lebih rendah dibanding tahun 2013 yang berjumlah 182.128 orang. Se­mentara itu, untuk kinerja sektor pemberdayaan peremp­uan telah terbentuk Kelurahan Ramah Anak, yaitu di Ke­lurahan Tengah Kecamatan Cibinong. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur mencapai 0,40% dan parti­sipasi angkatan kerja perempuan mencapai 46,49%. Imp­likasi dari pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja tersebut, berakibat pada penurunan jumlah pen­duduk miskin di Kabupaten Bogor berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Publikasi Tahun2013 dari tar­get berjumlah 446.040 jiwa atau 8,74 – 8,33 persen, tere­alisasi sebesar 432.840*) jiwa atau 8,31*) persen, dan pada Publikasi Tahun 2014 dari target berjumlah 499.100 jiwa atau 9,54 persen, terealisasi sebesar 485.900**) jiwa atau 9,11**) persen.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemban­gunan daerah adalah pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan jalan dan jembatan baik pemeliharaan, rehabilitasi maupun pembangunan jalan baru terus di­lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Selama tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bogor telah me­nambah pembangunan jalan baru sepanjang 5,4857 KM dan kondisi jalan baik sepanjang 1,246,6 KM atau 71,25 dari total panjang jalan Kabupaten 1.749,7 KM. Demikian juga dengan prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik, telah mencapai 305 di seluas 22.313 Ha atau 47,35% dari luas total di 47,121 Ha. Sedangkan SITU dalam kondisi baik mencapai 34 SITU atau (36%) dari jumlah SITU sebanyak 95 SITU.

Adapun dalam rangka meningkatkan pengenda­lian pemanfaatan Ruang. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tata Ruang Pertanahan telah menetapkan cakupan luasan kawasan lindung sebesar 83,74%. Ruang publik yang berubah peruntukannya sebesar 0,5% dan Ketaatan terhadap RTRW telah mencapai 86,65%. Sedan­gkan untuk meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat melalui PRODA APBD Kabupaten Bogor telah mencapai 1000 Bidang.

Baca Juga :  Peduli Bencana, Tim Gabungan Bikers dan Relawan Bogor Salurkan Donasi

Kinerja lainnya dalam lingkup Pekerjaan Umum, yaitu pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, pembangunan Sanitasi Persampahan Dan Air Minum (SPAM), Sanitasi dan pengelolaan sampah serta optimalisa­si pengelolaan persampahan dari mulai hingga pembaan­gan akhir, dimana kinerja telah menunjukkan peninkatan yang berarti, yaitu Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per- Satuan Penduduk telah mencapai 92,64%. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per-Satuan Penduduk telah mencapai 98,83%, Prosentase Penanganan Sampah telah mencapai 98,76%, Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tel­ah mencapai 103,66%, Jumlah Pelayanan Air Limbah Do­mestik telah mencapai 3000 Ritasi, Rasio Tempat Pemaka­man Umum Per-Satuan Penduduk (Daya Tampung) telah mencapai 108,73% dan Jumlah Selektif Reklame di lokasi Strategis telah mencapai 100%.

Berkenaan dengan penyediaan Infrastruktur di ling­kungan perdesaan. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari target menjadi 34.623 unit pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 31.327 unit dan betonisasi jalan lingkungan sepanjang 20.000 M2 pada 20 Desa serta pembangunan 50 unit MCK di 24 Desa. Selain itu, dalam mendukung penciri Kabupat­en Bogor Termaju, yaitu mendorong terbangunnya Cib­inong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), telah dibuat RTBL Rual Daralon-Fly Over Cibinong, begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan listrik perdesaan, kinerja yang telah dihasilkan adalah peningkatan rumah tangga pengguna listrik mencapai 8.251 sambungan rumah atau 111,50% dan cakupan layanan PJU sebesar 121,73%.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil mendapatkan ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, salahsatunya dengan pemban­gunan terminal angkutan penumpang sebanyak 1 termi­nal yaitu Terminal Antar Moda Cileungsi. Kemudian dalam rangka kelancaran dan keselamatan lalu lintas, telah dilakukan penanganan di 7 titik rawan kemacetan (Cib­inong, Citeureup, Cileungsi, Ciawi, Laladon, Leuwiliang dan Parung) melalui peningkatan peran Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKPPLLAJ) Kabupaten Bogor.

Kinerja pada urusan lingkungan hidup, melalui prosentase cakupan pengawasan kegiatan/usaha wajib AMDAL dan UKL/UPL dengan realisasi sebesar 73,17% dan dalam penegakkan hukum lingkungan kasus yang disele­saikan Pemda sebanyak 31 kasus atau 54,84%.Berkaitan dengan kinerja penanggulangan bencana pada tahun 2014, yaitu meningkatnya waktu tanggap (Irepone Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran sebesar 44 menit atau 100%, terbantunya korban ben­cana alam sebanyak 6296 korban.

Selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2014, terdapat pula prestasi yang diraih Pemerin­tah Kabupaten Bogor yang merupakan wujud pengakuan nyata dari berbagai kalangan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, maupun lembaga Swas­ta. Prestasi yang diraih selama tahun 2014 berjumlah 91 prestasi. Antara lain :

  • Bidang Perencanaan Pembangunan berupa Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  • Bidang Komunikasi dan Informasi berupa Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
  • Bidang Komunikasi dan Informasi berupa penghargaan predikat terbaik Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Terlengkap Tingkat Propinsi Jawa Barat
  • Bidang Komunikasi dan Informasi berupa penghargaan predikat terbaik Pengumuman Informasi Publik Terlengkap berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat
  • Bidang Komunikasi dan Informasi berupa penghargaan predikat terbaik Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik Terlengkap berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat
  • Bidang Komunikasi dan Informasi berupa penghargaan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik Terlengkap Pengumuman Informasi Publik Terlengkap berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat
  • Bidang Komunikasi dan Informasi berupa penghargaan Anugerah Media Humas Kategori Laporan Kinerja Kehumasan Pemerintah Propinsi/Kabupate/Kota Tingkat Nasional
  • Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa penghargaan dari MUI Propinsi Jawa Baratkepada Bupati Bogor atas dukungannya dalam memfasilitasi Sertifikasi Halal untuk Usaha Kecil menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Bogor
  • Bidang Sosial dan Tenaga Kerja berupa Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning bagi para Pencari Kerja di Kabupaten Bogor
  • Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
  • Bidang Perijinan berupa penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kategori baik Kabupaten/ Kota se Jawa Barat pada Hari Ulang Tahun Propinsi Jawa Barat
  • Bidang Keagamaan berupa penghargaan predikat terbaik V pada pelaksanaan MTQ XXXIII Tingkat Propinsi Jawa Barat
  • Bidang Inspektorat berupa penghargaan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I.
  • Bidang Pendapatan Daerah berupa Sertifikat ISO 9001:2008 dalam pelayanan Pajak Hotel dan Restoran
  • Bidang Kepegawaian berupa penghargaan BKD Award dari Propinsi Jawa Barat sebagai Kabupaten Penyelenggara Manajemen Kepegawai Terbaik Kalster 1
  • Bidang Pelayanan Barang dan Jasa berupa National Procurement Award 2014 Kategori Pioner Kelembagaan dan SDM ULP Permanen dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
  • Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Bogor

Beragam prestasi maupun keberhasilan tersebut, ten­tu saja menjadi starting point dalam mengarahkan berbagai upaya perbaikan pada tahun yang akan datang, baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pen­gendalian, pengawasan maupun pada tahapan pertang­gungjawaban pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Langkah ini, tentu saja dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah di amanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabu­paten Bogor tahun 2013-2018. Sehingga pada tahun 2018 ekspektasi“Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia” dapat terwujud.

(Iwa/Diskominfo)