SIDNEY TODAY – Kerja sama pence­gahan pembiayaan terorisme dan pencucian uang kejahatan yang su­dah berlangsung antara Indonesia dan Australia akan diperluas ke ka­wasan Asia Pasifik. Ini merupakan salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Forum Pemberantasan Pembiayaan Terorisme pertama yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Indo­nesia dan Badan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Australia (AUSTRAC) men­jadi tuan rumah bersama dari forum regional pertama yang membahas masalah pemberantasan pembiayaan terorisme di Kota Sydney, Australia.

Forum ini bertujuan untuk me­ningkatkan upaya-upaya bersama negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam menelusuri pembiayaan teror­isme dan hasil kejahatan melalui se­jumlah saluran keuangan. Kerjasama ini diperlukan untuk menghadapi an­caman terorisme dan memerangi ke­jahatan lintas-batas di bagian-bagian kritis kawasan Asia Pasifik.

Selama dua hari forum ini mem­bahas mengenai berbagai aspek dalam upaya kontra terorisme ber­sama negara di kawasan dan juga berbagai isu terkait ISIS. Turut hadir dalam acara ini Menkopolhukam, Jenderal Luhut Pandjaitan, Direk­tur AUSTRAC, Paul Jevtovic, Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, Kepala BNPT, Saud Nasution, Mem dan Duta Besar Kontra Terorisme Negara Persemakmuran, Greg Moriarty.

Salah satu pencapaian utama dari forum ini adalah disepakatinya pem­bentukan gugus kerja yang bertugas menyusun kerangka kerja regional yang dapat membantu negara-negara peserta berbagi informasi intelegen dan analisa keuangan lebih cepat dan maksimal dalam upaya mendeteksi dan menekan serangan teroris.

Dan untuk mempromosikan ker­jasama yang lebih erat dan inovasi dalam mencegah pembiayaan ter­orisme, forum ini juga sepakat akan mendirikan proyek kerjsama diantara negara-negara peserta untuk melahir­kan penilaian resiko pembiayaan ter­orisme regional. Program semacam ini sudah berlangsung antara PPATK Indonesia dengan Austrac – lembaga yang bertanggung jawab melacak dan memberantas pencucian uang dan pembiayaana terorisme di Australia.

Oleh karena itu forum di Sydney sepakat untuk memperluasnya den­gan melibatkan lebih banyak negara di Asia Pasifik sebagai bentuk upaya menyikapi berkembangnya anca­man serangan teroris belakangan ini. Kepala Austrac, Paul Jevtovic mengatakan forum di Sydney ini me­nyadari upaya bersama di kawasan dalam menghentikan aliran pembi­ayaan bagi kelompok teroris meru­pakan langkah yang sangat penting dalam mencegah serangan di masa depan. “Mungkin serangan teror terpisah yang baru terjadi pekan lalu di Kota Paris tidak akan terjadi seandainya saja bentuk transaksi pembiayaan untuk kegiatan itu tidak terjadi,” tambah Paul Jevtovic. “Hal itu menyoroti pentingnya kerjasama dengan sektor swasta dan memasti­kan bahwa kita berhasil mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin men­dahului serangan teroris, “kata Jev­tovic kepada wartawan di Sydney.

“Jika kita benar-benar dapat mengasah secara mendalam kemam­puan untuk saling berbagi pengeta­huan, maka kemampuan kita untuk menyediakan data intelijen awal tentu akan lebih memudahkan mitra penegak hukum kita untuk melaku­kan tindakan dan itu adalah kompo­nen yang sangat penting,” kata dia.

Sementara itu, Duta Besar Indo­nesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dalam pidatonya ketika menurut forum ini di Sydney men­gatakan selama berlangsungnya fo­rum ini, lembaga keamanan intele­jen dan kontraterosime Indonesia dan Australia telah melakukan per­temuan khusus membahas upaya-upaya merespon ancaman teror oleh ISIS. “Australia dan Indonesia telah sepakat untuk memaksimalkan ker­jasama diseluruh lembaga dengan serangkaian kerjasama praktis dan teknis untuk memerangi ancaman yang dilakukan oleh ISIS dengan cara yang komprehensif,”. “Forum ini secara kolektif juga telah men­girimkan pesan kuat kepada mereka yang memiliki tujuan melakukan teror dan kekerasan seperti yang di­lakukan ISIS di Paris, kalau serangan bagi Paris atau negara tetangga kami lainnya adalah sama dengan seran­gan terhadap kami semua,” tegas Dubes Nadjib Riphat Kesoema.

Forum ini diikuti oleh lebih dari 150 pakar dari 17 negara. Mereka terdiri dari spesialis pemberantasan pendanaan terorisme, penegak hu­kum, perwakilan keamanan nasion­al, pembuat kebijakan, industri dan akademisi dari negara-negara ASE­AN dan negara-negara utama lain yang berada di garis depan dalam pemberantasan keuangan terorisme dan ekstrimisme kekerasan, terma­suk Amerika Serikat dan Kanada. Ke depan, forum ini akan diselengga­rakan setiap tahun sekali dan tahun 2016 akan diselenggarakan di Indo­nesia.

(Yuska Apitya/net)