BOGOR, TODAY — Rapat Kabinet Kerja yang dilangsungkan di Istana Bogor, Kota Bogor, Senin (23/11/2015) mengÂhasilkan keputusan baru. Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membebankan tanggung jawab tambahan ke sebelas menterinya untuk menjadi penghubung (pelobi) pemerintah InÂdonesia dengan sejumlah negara.
“Dalam kesempatan ini Presiden juga suÂdah memutuskan menteri-menteri yang diberi tanggung jawab tambahan sebagai menteri penghubung untuk masing-masing negÂara apabila ada persoalan hal yang berkiatan dengan investasi, perÂizinan, yang menyangkut negara itu,†ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anungâ€
Menteri-menteri yang mendapatÂkan tugas tambahan dari Presiden Jokowi yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah, Menteri atau Kepala BappeÂnas, Sofjan Djalil bertanggung jawab untuk Jepang, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno untuk Republik Rakyat Tiongkok. KemuÂdian Menteri Kelautan dan PeriÂkanan, Susi Pudjiastuti untuk Rusia dan Amerika Serikat, Menteri PerdaÂgangan Thomas Trikasih Lembong untuk Eropa dan Australia, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan untuk India, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk Singapura.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli untuk Malaysia, Kepala Badan EkoÂnomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan dan Menteri PertaniÂan, Amran Sulaiman untuk negara Asean di luar Singapura dan MalayÂsia. “Untuk Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara akan dikoÂmunikasikan dengan Menteri KKP, Susi untuk kawasan Amerika bagian utara dan selatan,†ucap Pramono.
Redam Gesekan Internal
Dalam rapat kabinet lengkap ini, Presiden Joko Widodo menginÂgatkan para menterinya agar saling bekerja sama dan tidak mengumbar perbedaan di ruang publik. MenÂteri yang berbeda pendapat hanya boleh disampaikan dalam forum-forum terbatas.
“Saya menegaskan agar mengÂhindari tabrakan di antara lemÂbaga, kementerian. Tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan-perbeÂdaan,†kata Jokowi, saat membuka sidang Kabinet Kerja Paripurna di Istana Bogor, Senin (23/11/2015).
Jokowi menegaskan perbedaan antara kementerian dan lembaga hanya boleh disampaikan di dalam forum rapat kabinet. Konsolidasi keÂmenterian dan lembaga harus betul-betul sudah selesai.
Konsolidasi, kata dia, bukan hanÂya antara kementerian dan lembaga, tapi juga antarprogram. “Semua program terintegrasi, terkonsolidasi dengan baik, garis lurus dengan visi dan misi Presiden,’’ katanya.
Para menteri dan pemimpin lemÂbaga diminta membuat terobosan yang cepat dan dengan pola-pola baru. Jokowi mengingatkan para menteri agar tidak terjebak dalam keÂbiasaan masa lalu. “Jangan terjebak dengan business as usual,†ujarnya.
Selain itu, dalam rapat paripurna, Jokowi meminta para pembantunya untuk terus meningkatkan komunikaÂsi dengan rakyat. “Masyarakat harus didengar, ajak masyarakat melakukan terobosan,†kata dia.
Presiden berharap, jajaran pemerintah bisa melangkah dengan cepat, ada terobosan yang akan diÂlakukan, belajar dari pengalaman 2014-2015 sehingga program terÂintegrasi, terkonsolidasi dengan baik. “Semuanya satu garis lurus terhadap visi misi Presiden dalam Nawacita, dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM),†tuturnya.
Ada hal-hal utama yang diÂtekankan oleh Jokowi terkait inÂstruksinya tersebut. Jokowi menÂgungkapkan, ada lima syarat utama agar program yang dilaksanakan memberi dampak konkret.
Lima syarat tersebut harus berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, mampu menyerap tenaga kerja, menurunkan angka kemiskiÂnan, inflasi, dan gini rasio. “Ini yang utama, kalau kita pontang-panting, tapi lima hal ini tidak tercapai, tidak ada artinya,†ujar Presiden.
Presiden melanjutkan, lima hal utama itu bisa digerakkan dengan dua hal, yakni daya beli dan investaÂsi. “Setahun dua tahun ini harus kita gerakkan mati-matian. Kalau dua hal ini enggak, jangan harap lima hal tadi akan ketemu,†ujar Jokowi.
Kurang lebih 3,5 jam rapat pariÂpurna digelar. Rapat rampung sekiÂtar pukul 14.30 WIB. Seluruh menÂteri keluar dari ruangan yang ada di Istana Bogor. Biasanya para menteri melayani sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media, namun kali ini beberapa menteri bungkam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said tidak berkomentar apapun ketika ditanyai mengenai rumor pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi kontrak karya Freeport.
Ia berjalan tergesa-gesa meninÂggalkan Istana. Begitu pula dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut PanÂdjaitan. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa menjawab semua pertanyaan awak media.
Di luar rumor pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden pun, beberapa menteri enggan menjawÂab pertanyaan awak media. Mereka langsung masuk ke mobil dinas maÂsing-masing.
Hanya Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang memberikan pernyataan terkait hasil rapat pariÂpurna siang ini. Pernyataan tersebut seputar tanggapan Presiden terkait rumor pencatutan dan terkait waÂcana deregulasi.
Setelah pernyataan pers dilakuÂkan, Pramono kembali bungkam ketika ditanyai awak media. PertanÂyaan seputar isu kelompok teroris di Poso sampai hal lainnya pun tidak dijawab.
(Yuska/net)