Foto : Net
Foto : Net

BOGOR, TODAY — Rapat Kabinet Kerja yang dilangsungkan di Istana Bogor, Kota Bogor, Senin (23/11/2015) meng­hasilkan keputusan baru. Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membebankan tanggung jawab tambahan ke sebelas menterinya untuk menjadi penghubung (pelobi) pemerintah In­donesia dengan sejumlah negara.

“Dalam kesempatan ini Presiden juga su­dah memutuskan menteri-menteri yang diberi tanggung jawab tambahan sebagai menteri penghubung untuk masing-masing neg­ara apabila ada persoalan hal yang berkiatan dengan investasi, per­izinan, yang menyangkut negara itu,” ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung”

Menteri-menteri yang mendapat­kan tugas tambahan dari Presiden Jokowi yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah, Menteri atau Kepala Bappe­nas, Sofjan Djalil bertanggung jawab untuk Jepang, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno untuk Republik Rakyat Tiongkok. Kemu­dian Menteri Kelautan dan Peri­kanan, Susi Pudjiastuti untuk Rusia dan Amerika Serikat, Menteri Perda­gangan Thomas Trikasih Lembong untuk Eropa dan Australia, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan untuk India, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk Singapura.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli untuk Malaysia, Kepala Badan Eko­nomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan dan Menteri Pertani­an, Amran Sulaiman untuk negara Asean di luar Singapura dan Malay­sia. “Untuk Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara akan diko­munikasikan dengan Menteri KKP, Susi untuk kawasan Amerika bagian utara dan selatan,” ucap Pramono.

Redam Gesekan Internal

Dalam rapat kabinet lengkap ini, Presiden Joko Widodo mengin­gatkan para menterinya agar saling bekerja sama dan tidak mengumbar perbedaan di ruang publik. Men­teri yang berbeda pendapat hanya boleh disampaikan dalam forum-forum terbatas.

Baca Juga :  Skuad Yasbih E-sports Berhasil Jadi Raja di Turnamen Indonesia Moeda Erick Thohir MLBB 2022

“Saya menegaskan agar meng­hindari tabrakan di antara lem­baga, kementerian. Tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan-perbe­daan,” kata Jokowi, saat membuka sidang Kabinet Kerja Paripurna di Istana Bogor, Senin (23/11/2015).

Jokowi menegaskan perbedaan antara kementerian dan lembaga hanya boleh disampaikan di dalam forum rapat kabinet. Konsolidasi ke­menterian dan lembaga harus betul-betul sudah selesai.

Konsolidasi, kata dia, bukan han­ya antara kementerian dan lembaga, tapi juga antarprogram. “Semua program terintegrasi, terkonsolidasi dengan baik, garis lurus dengan visi dan misi Presiden,’’ katanya.

Para menteri dan pemimpin lem­baga diminta membuat terobosan yang cepat dan dengan pola-pola baru. Jokowi mengingatkan para menteri agar tidak terjebak dalam ke­biasaan masa lalu. “Jangan terjebak dengan business as usual,” ujarnya.

Selain itu, dalam rapat paripurna, Jokowi meminta para pembantunya untuk terus meningkatkan komunika­si dengan rakyat. “Masyarakat harus didengar, ajak masyarakat melakukan terobosan,” kata dia.

Presiden berharap, jajaran pemerintah bisa melangkah dengan cepat, ada terobosan yang akan di­lakukan, belajar dari pengalaman 2014-2015 sehingga program ter­integrasi, terkonsolidasi dengan baik. “Semuanya satu garis lurus terhadap visi misi Presiden dalam Nawacita, dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM),” tuturnya.

Ada hal-hal utama yang di­tekankan oleh Jokowi terkait in­struksinya tersebut. Jokowi men­gungkapkan, ada lima syarat utama agar program yang dilaksanakan memberi dampak konkret.

Lima syarat tersebut harus berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, mampu menyerap tenaga kerja, menurunkan angka kemiski­nan, inflasi, dan gini rasio. “Ini yang utama, kalau kita pontang-panting, tapi lima hal ini tidak tercapai, tidak ada artinya,” ujar Presiden.

Baca Juga :  Resep Membuat Kue Cucur Gula Merah

Presiden melanjutkan, lima hal utama itu bisa digerakkan dengan dua hal, yakni daya beli dan investa­si. “Setahun dua tahun ini harus kita gerakkan mati-matian. Kalau dua hal ini enggak, jangan harap lima hal tadi akan ketemu,” ujar Jokowi.

Kurang lebih 3,5 jam rapat pari­purna digelar. Rapat rampung seki­tar pukul 14.30 WIB. Seluruh men­teri keluar dari ruangan yang ada di Istana Bogor. Biasanya para menteri melayani sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media, namun kali ini beberapa menteri bungkam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said tidak berkomentar apapun ketika ditanyai mengenai rumor pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi kontrak karya Freeport.

Ia berjalan tergesa-gesa menin­ggalkan Istana. Begitu pula dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pan­djaitan. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa menjawab semua pertanyaan awak media.

Di luar rumor pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden pun, beberapa menteri enggan menjaw­ab pertanyaan awak media. Mereka langsung masuk ke mobil dinas ma­sing-masing.

Hanya Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang memberikan pernyataan terkait hasil rapat pari­purna siang ini. Pernyataan tersebut seputar tanggapan Presiden terkait rumor pencatutan dan terkait wa­cana deregulasi.

Setelah pernyataan pers dilaku­kan, Pramono kembali bungkam ketika ditanyai awak media. Pertan­yaan seputar isu kelompok teroris di Poso sampai hal lainnya pun tidak dijawab.

(Yuska/net)