JAKARTA, TODAY — Pro kontra terus mengalir terkait rencana Indonesia masuk lingkaran KeÂmitraan Lintas Pasifik atau Trans Pacific PartÂnership (TPP). Barang dan SDM dalam negeri ditakutkan belum siap bersaing dengan asing.
Mengenai kegalauan publik ini, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membeberkan alasan Indonesia ingin bergabung dengan Kemitraan Lintas Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) di hadapan para CEO peÂrusahaan nasional.
“Boleh-boleh saja nggak masuk TPP, tapi barang kita masuk ke sana kena bea ini-itu. Mereka masuk ke sana 0% bisa bersaing. Masuk ke sebuah pasar bersaing. Hanya sekaÂrang negosiasinya seperti apa karena dokumennya juga beÂlum komplit,†kata Jokowi, di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2015).
Menurut Jokowi, pertama-tama Indonesia harus mengiÂdentifikasi secara detil kelemaÂhannya apa saja. Setelah itu baru bisa bergabung dengan daya saing yang sudah diperÂsiapkan. “Bukan kita grogi takut sebelum bersaing. BerÂsaing saja belum kok sudah pesimis dulu. Tidak,†katanya.
“Memang peperangan ada di situ, bagaimana menyiapÂkan amunisinya. TIdak ada kata yang lain menurut saya. Kalau kita lihat sekarang perÂtama pertumbuhan ekonomi itu angka yang menurut saya masih baik dibanding negara lain,†tambahnya.
Seperti diketahui, TPP adalah sebuah blok ekonomi baru di Asia Pasifik yang diÂmotori Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Hingga kini ada 23 negara sudah melakukan neÂgosiasi yaitu Australia, KanaÂda, Chile, Taiwan, Kolombia, Kosta Rika, Hongkong, IslandÂia, Israel, Jepang, LiechtenÂstein, Meksiko Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Pakistan, Panama, Uruguay, Paraguay, Peru, Korea Selatan, Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa (28 negara, termasuk Inggris).
Isi detail dari perjanjian TPP hingga saat ini belum diÂpublikasikan secara resmi oleh negosiator dari 12 negara angÂgota. Bahkan parlemen negaÂra-negara TPP belum mengetaÂhui isi regulasi.
Indonesia sebagai negara yang berencana bergabung belakangan tidak mempunyai kewenangan merevisi poin-poin perjanjian yang sudah disepakati 12 negara inisiator. Beberapa pihak menyarankan pemerintah untuk menimÂbang secara teliti terkait perlu tidaknya Indonesia tergabung dalam TPP.
TPP sebelumnya adalah Trans Pacific Strategic EcoÂnomic Partnership (TPSE) yang merupakan skema libÂeralisasi perdagangan barang dan jasa yang komprehensif, terjadwal, dan mengikat.
(Yuska Apitya Aji/dtk)
