Guru Dilarang Rayakan HUT PGRI

RUANG gerak Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berpolitik benar-benar dipersempit. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, bermanuver.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Kedua kementerian ini mengeluarkan edaran pelarangan kepada seluruh guru pegawai negeri sipil di Indonesia untuk tidak merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang jatuh pada 13 Desember 2015.

Yuddy Chrisnandi menegaskan, seharusnya guru yang PNS itu patuh terhadap aturan PNS. “PGRI kan memang anggotanya guru. Kalau bicara guru yang be­rasal dari PNS, ikutan aturan PNS dong,” kata Yuddy di Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/12/2015).

Sebagaimana diketahui, surat edaran MenPAN/RB bernomer B/3903/M.PANRB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 itu berisi pelaran­gan bagi guru untuk ikut kegiatan HUT PGRI itu. Namun demikian, Yuddy tak menjelaskan alasan ke­napa menerbitkan surat edaran itu. “Tanyanya ke Mendikbud ke­napa sampai saya mengeluarkan surat edaran itu,” kata Yuddy.

Persatuan PGRI rencananya bakal menggelar HUT ke-70 di Gelora Bung Karno, Senayan, Ja­karta. Ketua Umum PGRI H Su­listyo, yang juga anggota DPD RI, menyatakan modal penyelengga­raan acara itu berasal dari kas dan sumbangan. Menurut Sulistyo, kegiatan itu bukanlah bermuatan politik praktis. “PGRI politiknya ya politik pendidikan, memperjuang­kan nasib guru,” kata dia.

Puncak HUT ke-70 PGRI terse­but mendapat perhatian dari Men­teri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Mendikbud Anies Baswedan.

Yuddy mengeluarkan surat edaran, mengimbau para guru un­tuk menghindari semua aktivitas yang dapat mengurangi citra guru sebagai pendidik profesional, an­tara lain ikut serta dalam kegiatan perayaan guru dan peringatan Persatuan Guru Republik Indone­sia yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 yang dikemas sebagai bagian dari Hari Guru Nasional.

Seiring dengan surat Menteri PAN-RB tersebut, Kemendikbud juga mengeluarkan surat eda­ran berisi 6 poin. Poin 2 dan 3 tertulis: 2. Tidak diperkenankan siapa pun, baik Dinas Pendidikan mapun organisasi guru apa pun untuk melakukan pemotongan gaji guru atau memungut biaya dalam bentuk apa pun dengan alasan peringatan Hari Guru Nasi­onal 2015. 3. Tidak diperkenankan aparatur negara dan/atau organ­isasi apa pun melakukan intimi­dasi, pemaksaan, serta mobilisasi guru-guru untuk kepentingan di luar mandatnya untuk seolah-olah peringatan resmi Hari Guru Nasional 2015. Peringatan Hari Guru telah dituntaskan di bulan November.

Terpisah, Mendikbud Anies Baswedan menegaskan, acara yang digelar PGRI pada 13 Desem­ber di Gelora Utama Bung Karno merupakan puncak HUT PGRI, bukan acara Hari Guru Nasional yang digelar pemerintah. “Acara yang diselenggarakan oleh PGRI pada tanggal 13 Desember adalah peringatan HUT PGRI, bukan aca­ra pemerintah. Itu acara internal organisasi,” ucap Anies.

Anies juga telah mengeluarkan Surat Edaran bernomor 101410/A.A5/HM/2015 dan ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabu­paten/Kota.

Surat Edaran itu menindaklan­juti Surat Edaran MenPAN/RB ber­nomer B/3903/M.PANRB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015. Dalam surat itu, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengimbau para guru untuk menghindari semua aktivi­tas yang dapat mengurangi citra guru sebagai pendidik profesional, antara lain ikut serta dalam keg­iatan perayaan guru dan perin­gatan Persatuan Guru Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 yang dikemas sebagai bagian dari Hari Guru Nasional.

PGRI genap berusia 70 tahun, tahun ini. Organisasi profesi yang kini dipimpin Dr H Sulistiyo ini akan menggelar puncak perin­gatan HUT PGRI di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 13 Desember pukul 09.00 WIB.

Seratusan ribu guru dari selu­ruh Indonesia diperkirakan bakal menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-70 PGRI yang jatuh pada Minggu, 13 Desember 2015 di Gelo­ra Bung Karno. Sumber dana aca­ra dari kas dan sumbangan, bukan dari memotong gaji guru.

Menurut Ketua Umum PGRI Dr H Sulistiyo, sebenarnya hanya mengundang sekitar 70 ribu ang­gota PGRI. Jumlah undangan disesuaikan dengan HUT ke-70. “Semula hanya 70 ribu, tapi ban­yak yang ingin hadir sehingga jadi 100 ribu,” kata Sulistiyo.

Menurut Sulistiyo, anggota PGRI itu hadir secara sukarela tan­pa paksaan dan tak ada mobilisasi. Dia juga membantah bahwa PGRI pusat telah memotong gaji guru untuk biaya peringatan HUT ke-70.

Lalu dari mana sumber dana HUT ke-70 PGRI berasal? “Dari (kas) PGRI dan sumbangan dari pihak ketiga. Ada yang sayang den­gan PGRI dan membantu,” kata Sulistiyo.

Sulistiyo yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah itu menyayangkan adanya tudingan PGRI dimanfaatkan untuk kepent­ingan politik. Kalaupun ada ke­pentingan politik itu adalah murni untuk memperjuangkan nasib para guru di Indonesia. (*)