INISIATIF enam partai politik anggota Koalisi Kerahmatan di luar Golkar dan PPP untuk mengagendakan pemilihan Wakil Bupati Bogor, sedikit melegakan napas Bupati Bogor, Nurhayanti untuk terus memutar roda pemerintahan di Bumi Tegar Beriman.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Namun, Nurhayanti meÂmilih bersifat pasif dan menghargai kelembaÂgaan DPRD Kabupaten Bogor yang memiliki weÂwenang untuk mencari pendamping di sisa masa jabatannya hingga 2018 mendatang.
“Sesuai ketentuan, saya cuma menunggu hasil rembukan parpol anggota koalisi untuk mengajukan dua nama kemudian saya verifikasi. Setelah itu, baru dikembalikan lagi ke dewan untuk dipilih jadi satu,†ujar Nurhayanti kepada Bogor ToÂday, Selasa (19/1/2016).
Ia pun mengaku mulai kewalaÂhan memimpin 5,4 juta jiwa warga Kabupaten Bogor. Menurutnya, keÂberadaan F 2 yang mumpuni dapat membantu tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan keÂpada masyarakat.
“Ini kan untuk menunjang peÂlayanan kepada masyarakat supaya lebih maksimal. Makanya, wabup nanti harus membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan. Saya berharap koalisi mengajukan orang yang memiliki kriteria itu,†lanjutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menilai, pertemuan yang digelar pimpinan Demokrat, Hanura, Gerinda, Nasdem, PKPI dan PKB, Senin (19/1/2016) lalu, hanya seÂbatas silaturahmi antar partai politik.
Pria yang kerap disapa Jaro Ade ini pun mengelak partainya dan PPP ditinggalkan dalam pembahasan peÂmilihan wabup.
“Itu kan cuma silaturahmi. Tidak ada salahnya mereka bertemu. Tidak ada itu istilah ditinggalkan dalam membahas wakil bupati,†singkatnya.
Sementara itu, Sekretaris Koalisi Kerahmatan, Hendrayana menamÂbahkan, hari ini, Rabu (19/1/2016) Badan Musyawarah (Bamus) berÂtolak menuju Mojokerto yang diÂanggap memiliki permasalahan dan metode pemilihan serupa dengan Kabupaten Bogor sebagai studi komÂparasi.
“Dulu kan pernah ke Cirebon dan Badung. Ternyata, disana perÂmasalahannya berbeda. Nah yang lumayan serupa, ya di Kabupaten Mojokerto. Besok (Rabu, red) kita berangkat,†kata Hendrayana.
Ia menegaskan, inisiatif enam partai itu demi kepentingan warga Kabupaten Bogor. “Ini bukan kepentÂingan partai politik. Sudah tidak ada masalah kok. Sekarang harus segera dilakukan pemilihan itu. Dan tanpa Golkar dengan PPP, proses bisa tetap berjalan,†pungkasnya. (*)
