PENGISIAN kursi Wakil Bupati Bogor yang seharusnya mudah, dipersulit dengan kepergian sebagian anggota partai politik dalam Koalisi Kerahmatan ke Mojokerto, dengan dalih studi banding guna mempercepat proses pemilihan F 2. Kini, mereka sudah kembali, tapi mereka belum bisa menjelaskan apa yang bisa dipetik dari kepergiannya ke timur Pulau Jawa.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Jika Ketua Badan MusyawaÂrah (Bamus) Wakil Bupati, Saptariyani mengatakan, revisi tata tertib DPRD, evaluasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta KementeÂrian Dalam Negeri perlu dilakukan sepulang dari Mojokerto, Sekretaris Koalisi Kerahmatan, Hendrayana mengatakan hal berbeda. Hanya ada kesepakatan, kata Hendra, yakÂni percepatan pencarian pendampÂing Nurhayanti.
“Kami sudah pulang dari Sabtu (24/1/2016) kemarin. Tapi, apa yang bisa dipetik dari sana, belum bisa kami sampaikan. Yang jelas, sekaÂrang PKS juga bergabung bersama kami dan sepakat mempercepat proses pengisian wabup,†kata Hendrayana kepada Bogor Today, Minggu (24/1/2016).
Politisi Hanura itu beralasan, hasil dari kunjungan ke Mojokerto harus dilaporkan dulu ke internal Koalisi Kerahmatan sebelum disÂampaikan ke publik. Ia pun belum mengetahui apakah ada revisi tata tertib dan sebagainya yang menjadi proses pengisian orang nomor dua di Bumi Tegar Beriman.“Ya itu yang belum tahu. Nanti kita bicarakan dulu prosesnya seperti apa. Pada intinya, kami sepakat untuk perÂcepatan segera pengisian wabup,†tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD KabuÂpaten Bogor ini menambahkan, belum ada sinyal Golkar dan PPP akan bergabung dalam wacana percepatan ini. “Belum. Tapi nanti lihat saja, kami aja sampaikan ke internal koalisi apa saja yang didaÂpat dari kunjungan ke Mojokerto. Tujuh partai diluar Golkar dan PPP sepakat percepatan dilakukan,†tuÂkasnya.
Terpisah, Bupati Bogor, Nurhayanti menÂeÂgaskan jika dua orang pemimpin daerah lebih baik ketimbang sendirian. Namun, ia tidak bisa berÂbuat apa-apa. Pasalnya, ia suÂdah berkirim surat ke DPRD untuk segera mencari pendampÂingnya hingga 2018 nanti.
“ K i t a tunggu saja. Lebih cepat lebih baik. Saya kan suÂdah berkirim surat kok ke DPRD supaya cepat. Intinya kan kalau ada dua orang yang memimpin, jadi lebih bagus kinerja pemerintaÂhannya,†kata nenek dua cucu itu.
Lambatnya pengisian wabup ini, dinilai seorang pengamat poliÂtik, Fri Suhara, lantaran kalangan legislatif di Bumi Tegar Beriman tidak mengerti aturan. Menurutnya, ini bukan sebuah kebingungan yang dialami DPRD Kabupaten BoÂgor, melainkan kesengajaan untuk mengganjal orang-orang tertentu yang ingin menduduki kursi orang nomor dua di Bumi Tegar Beriman.
Seorang sumber Bogor Today menyebutkan, perÂmasalahan sesungguhnya ada di internal Koalisi Kerahmatan bukan DPRD sendiri. “DPRD secara kesÂeluruhan juga tidak bisa bertindak jika koalisinya masih diam saja. Karena mekanismenya, koalisi mengajukan dua nama ke bupati, terus diverifikasi sama bupati baru dikembalikan ke DPRD untuk dipÂilih,†ujar sumber itu. (*)
