Yanti Tak Harapkan Bantuan dari DKI

“Bappeda baru minta kepada SKPD, kegiatan apa saja yang diusulkan. Kita harus memilah-milah mana kegiatan yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Soalnya, kegiatan fisik yang memerlukan lelang, sangat tidak mungkin di­lakukan atau diusulkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor mengajukan bantuan kepada Pemprov DKI sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan banjir. Sayangnya, us­aha ini sia-sia lantaran terganjal keterlembatan administrasi.

Tahun lalu, Pemkab Bogor mengemba­likan dana hibah sebesar Rp 66,4 miliar kepa­da pemerintah DKI Jakarta. Pengembalian itu karena proyek penanganan banjir yang sedianya dikerjakan pemerintah Kabupaten Bogor batal dikerjakan. Proyek itu adalah menggabungkan Situ Cikaret dan Situ Kabantenan untuk menah­an laju air ke Jakarta. Waktu yang tersedia untuk pembebasan lahan tidak cukup, sehingga angga­ran bantuan tak terserap.

Meski bantuan gagal terealisasi, pada Tahun Anggaran 2016, Pemkab Bogor tetap mengaju­kan bantuan Rp100 miliar untuk penanganan banjir. Namun, usaha ini sia-sia lantaran Pem­prov DKI Jakarta terganjal keterlambatan admin­sitrasi.

Pemkab Bogor pada tahun lalu juga mere­alisasikan banprov untuk beberapa proyek, di­antaranya pembenahan Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Angke Rp 2,5 miliar, pembuatan lubang biopori di dua aliran sungai itu Rp1 mil­iar dan penanaman pohon di wilayah kedua sungai itu Rp 750 juta.

Kemudian, untuk pembebasan lahan un­tuk menggabungkan dua situ yakni Situ Cik­aret dan Kabantenan dengan total anggaran setengah dari dana hibah yang diberikan Ja­karta yakni mencapai Rp 36,5 miliar.

Selain untuk menanggulangi banjir Ja­karta, dana hibah itu dipakai untuk penataan pasar hewan Jonggol Rp 5,4 miliar, pemban­gunan ipal dan peralatan pendukung rumah potong hewan Citaringgul dan Jonggol Rp 10 miliar, pembangunan empat unit halte APTB Rp650 juta, pembangunan stimulan jamban sehat di DAS Ciliwung sebesar Rp 2 miliar dan pen­gadaan lima truk ambrol Rp 2,5 miliar.

(Rishad Noviansyah)