Yanti Tak Harapkan Bantuan dari DKI

CIBINONG, Today – Pemerintah Kabupaten Bo­gor tetap tenang meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan penyaluran dana hibah untuk kota/kabupaten penyangga pada tahun ini. Pasalnya, daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, terlambat mengajukan pro­posal bantuan.

Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, Ban­prov DKI dibahas melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur ( Jabodetabekjur) terlebih dahulu.

“Kalau mau dikasih, yang jangan terlalu lama, supaya bisa segera digunakan. Kalau tidak dikasih ya tidak apa-apa. Kita tidak bisa memak­sa mereka juga,” kata Nurhayanti, kepada BO­GOR TODAY, Senin (1/2/2016).

Ia hanya meminta Gubernur DKI, Basuki Tja­haja Purnama menepati janji kepada masyarakat Cileungsi sesuai dengan tuntutannya soal pen­gangkutan sampah.

“Khusus janji ke masyarakat Cileungsi saya kira harus dipenuhi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupat­en Bogor, Syarifah Sofiah optimis Pemprov DKI tetap memberi bantuan untuk Bodetabekjur.

Menurutnya, ada kesalahan teknis dalam proses penganggaran di DKI sehingga usulan baru dimasukkan dalam Kebijakan Umum Ang­garan (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Se­mentara (PPAS) Perubahan.

“Nah, kalau masuknya di perubahan, kon­sekuensinya, ke g i a t a n yang menggunakan dana banprov itu haya un­tuk kegiatan-kegiatan dengan durasi maksimal tiga bulan. Jadi saat ini, seluruh daerah atau instansi penerima bantuan harus direvisi dan disesuaikan dengan batas waktu tersebut,” kata Syarifah.

Ia menambahkan, karena harus direvisi, be­lum ada data pasti tentang usulan dan besaran dana yang diusulkan.

“Bappeda baru minta kepada SKPD, kegiatan apa saja yang diusulkan. Kita harus memilah-milah mana kegiatan yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Soalnya, kegiatan fisik yang memerlukan lelang, sangat tidak mungkin di­lakukan atau diusulkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor mengajukan bantuan kepada Pemprov DKI sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan banjir. Sayangnya, us­aha ini sia-sia lantaran terganjal keterlembatan administrasi.

Tahun lalu, Pemkab Bogor mengemba­likan dana hibah sebesar Rp 66,4 miliar kepa­da pemerintah DKI Jakarta. Pengembalian itu karena proyek penanganan banjir yang sedianya dikerjakan pemerintah Kabupaten Bogor batal dikerjakan. Proyek itu adalah menggabungkan Situ Cikaret dan Situ Kabantenan untuk menah­an laju air ke Jakarta. Waktu yang tersedia untuk pembebasan lahan tidak cukup, sehingga angga­ran bantuan tak terserap.

Meski bantuan gagal terealisasi, pada Tahun Anggaran 2016, Pemkab Bogor tetap mengaju­kan bantuan Rp100 miliar untuk penanganan banjir. Namun, usaha ini sia-sia lantaran Pem­prov DKI Jakarta terganjal keterlambatan admin­sitrasi.

Pemkab Bogor pada tahun lalu juga mere­alisasikan banprov untuk beberapa proyek, di­antaranya pembenahan Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Angke Rp 2,5 miliar, pembuatan lubang biopori di dua aliran sungai itu Rp1 mil­iar dan penanaman pohon di wilayah kedua sungai itu Rp 750 juta.

Kemudian, untuk pembebasan lahan un­tuk menggabungkan dua situ yakni Situ Cik­aret dan Kabantenan dengan total anggaran setengah dari dana hibah yang diberikan Ja­karta yakni mencapai Rp 36,5 miliar.

Selain untuk menanggulangi banjir Ja­karta, dana hibah itu dipakai untuk penataan pasar hewan Jonggol Rp 5,4 miliar, pemban­gunan ipal dan peralatan pendukung rumah potong hewan Citaringgul dan Jonggol Rp 10 miliar, pembangunan empat unit halte APTB Rp650 juta, pembangunan stimulan jamban sehat di DAS Ciliwung sebesar Rp 2 miliar dan pen­gadaan lima truk ambrol Rp 2,5 miliar.

(Rishad Noviansyah)