BOGOR TODAY – Statement Camat Bogor Timur, Sujatmiko Baliarto, yang menilai, data Rumah Tak Layak Huni (RTLH) Kota Bogor yang palsu, memancing letupan antar lembaga. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Bogor membantah tudingan camat itu ngawur dan tak berdasar.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Bo­gor, Anas S Rasman, menilai, tudingan itu tanpa dasar. “Tidak mungkin data RTLH palsu, kita telah membentuk PSM waktu itu untuk melakukan survey data ke wilayah Bogor Timur,” kata Anas, kemarin.

Menurutnya, dalam pengambilan data RTLH diseluruh Kota Bogor, Disos­nakertran telah membentuk tim yang ber­nama Pendamping Sosial Masyarakat (PSM). Hal ini bertujuan u n ­tuk menghindari pun­gutan-pungutan liar dari aparatur pemerintahan. “At u rannya memang tidak boleh apara­tur pemer­intahan yang mengelola data, harus PSM, nanti bisa dipermainkan datanya,” timpalnya.

BACA JUGA :  Penemuan Mayat Warga Kolut usai Diduga Hilang saat Cari Ikan di Pesisir Pantai

Ia juga mengimbuh, PSM untuk wilayah Bogor Timur sudah dibentuk dari jauh-jauh hari dan dipimpin oleh Agus. Menurutnya, pekerjaannya tidak ada yang mencurigakan dan dia percaya dengan data RTLH yang diperoleh darinya. “Agus ketua PSM Kecamatan Bogor Timur dan saya yakin data RTLH benar,” klaim­nya.

Data dihimpun, se­banyak 30 KK di Sindang Sari, Bogor Timur, se­dang dalam proses pembangunan.

Menurut Anas, pembangunan yang sedang dijalankan ti­dak mengalami kendala apapun, namun pembangunannya tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, melainkan harus bertahap karena anggaran dari Pemerin­tah Kota Bogor terbatas.

BACA JUGA :  Pj. Bupati Bogor Terima Penghargaan Tokoh Pendukung Pembangunan di Wilayah Kodam III Siliwangi

“Pembangunannya berjalan lancar dan cenderung tidak ada kendala, namun dari keseluruhan data RTLH tidak bisa kita bangun sekaligus karena anggaran Pemkot Bogor terbatas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Camat Bogor Timur, Sujatmiko, menganulir data RTLH yang dirunut Pemkot Bogor. Menurut alumni STTD Bekasi itu, RT, RW, lurah dan dirinya tidak dilibatkan dalam pen­gambilan data tersebut. “Kita tidak dilibatkan dalam pengambilan data berapa Kepala Keluarga (KK) diarea Bo­gor Timur yang patut masuk dalam pro­gram RTLH, padahal jelas RT setempat yang lebih paham jumlah masyarakat miskin,” kata dia, menegaskan.

(Abdul Kadir Basalamah)

============================================================
============================================================
============================================================