KLB Syarat Pencabutan Pembekuan PSSI

BANDUNG, Today – Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menyam­but rencana Presiden Joko Widodo untuk mencabut Pembekuan PSSI. Sikap Presiden itu, kata Umuh, se­buah sikap bijaksana sebagai kepala Negara.

Setelah pembekuan dicabut, lan­jut Umuh, tentu bisa menentukan langkah selanjutnya untuk keber­langsungan persepakbolaan Indone­sia.

“Setelah pembekuan dicabut, sanksi dari FIFA di­cabut, baru menen­tukan langkah kelanjutannya. Kita kemarin banyak kesalahan, kita buang kesala­hannya, ada yang baiknya ambil, apa pun juga bapak Presiden sangat bi­jaksana sekali,” ujarnya saat ditemui di Ciamis saat menghadiri Silaturah­mi CEO klub sepak bola se-Indonesia di Islamic Center, Ciamis, Jawa Barat, Kamis (25/2).

Terkait dengan salah satu syarat pencabutan pembekuan yakni ha­rus diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB), menurutnya itu tidak men­jadi masalah. Waktu masih banyak, setelah dicabut para klub akan mem­bicarakannya, karena klub yang me­miliki kedaulatan di PSSI.

“Pembahasannya bisa dilak­sanakan di silaturahmi ini ataupun besok, waktu masih banyak. Per­temuan di sini juga membicarakan masalah apa sebenarnya dan apa langkah yang seharusnya untuk persepakbolaan, ini kan yang rugi kita semua,” jelasnya.

Umuh mengajak kepada seluruh klub sepak bola di Indonesia untuk bersama bergerak dan membangun persepakbolaan Indone­sia. Kata Umuh, tidak ada bahasa untuk menuntut diadakan KLB akan teta­pi mengikuti aturannya bagaimana dalam men­gambil langkah, harus semua klub berbicara.

Umuh sangat mengapresiasi PSGC Ciamis yang telah menyelenggarakan si­laturahmi CEO klub se-Indonesia un­tuk mengambil sikap demi persepak­bolaan Tanah Air. “Kami sangat berterimakasih sekali kepada Ciamis yang telah menyelenggarakan acara ini, memberikan fasilitas ini sudah sangat luar biasa,” ringkasnya.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meluruskan simpang siurnya kabar yang beredar terkait hasil pertemuannya dengan Wakil Presiden. Jusuf Kalla, Menteri Pemu­da dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Ketua Tim Ad-Hoc Agum Gumelar.

Jokowi – sapaan karib Joko Widodo- menegas­kan memerintahkan Menpora untuk meng­kaji kemungkinan pencabutan pem­bekuan PSSI, bu­kan memastikan pencabutan pem­bekuan PSSI.

“Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk melakukan pengkajian pencabutan pembekuan PSSI,” tulis anggota Tim Komunikasi Kepres­idenan, Sukardi Rinakit, dalam ril­isnya yang diterima Bola.net, Rabu (24/02).

“Hal ini disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, serta Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar di Istana Merdeka, Rabu sore, 24 Feb­ruari 2016,” sambungnya dalam rilis yang sama.

Sebelumnya beredar kabar bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi telah sepakat untuk men­cabut sanksi tak diakuinya kegiatan PSSI, seperti tercantum dalam Kepu­tusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0137 Tahun 2015. Kabar ini santer beredar melalui jejaring sosial maupun pesan-pesan via Blackberry Messenger maupun WhatsApp.

Sementara itu, sebelum Istana mengeluarkan pernyataan res­minya, Kementerian Pemu­da dan Olahraga (Kemen­pora) telah terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan melalui Kepala Komunikasi Publik Kemen­pora, Gatot Su­listiantoro Dewa Broto. Dalam ril­isnya, Kemenpora menegaskan siap mengkaji opsi men­cabut sanksi ke PSSI dalam satu-dua hari ke depan.

“Setelah tidak terlalu lama saling berdiskusi (jam 17.00 – 17.40), Pres­iden memberi arahan pada Menpora untuk dalam satu dua hari ini meng­kaji bagi kemungkinan rencana pen­cabutan pembekuan terhadap PSSI,” papar Deputi V Kemenpora Gatot S Dewa Broto.

Gatot menambahkan, dalam ka­jian yang akan dilakukan Menpora tetap akan mengedepankan esensi reformasi atau pembenahan tata kelola sepakbola nasional. Menurut Gatot, seandainya pilihan pencabu­tan pembekuan tersebut diambil, pemerintah tetap akan menyertakan sejumlah persyaratan.

“Salah satunya, persyaratan KLB yang tadi juga sudah disepakati oleh Agum Gumelar. Agum minta 1 tahun, tetapi Menpora dalam rencana ka­jiannnya akan minta 6 bulan (lebih cepat),” tuturnya.

Lebih lanjut, Gatot membeber bahwa melunaknya sikap pemerin­tah -yang akhirnya bersedia mengk­aji pencabutan sanksi pada PSSI- bu­kan merupakan sebuah ‘kekalahan’. Menurutnya, ini merupakan hal yang dilakukan bagi kepentingan sepak­bola yang lebih baik. “Khususnya jelang Sea Games 2017 dan Asian Games 2018,” tandasnya.

La Nyalla Terima Syarat Dari Menpora

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah meminta Ke­menterian Pemuda dan Olahraga untuk mencabut SK pembekuan kepada PSSI yang sudah berlaku sejak 17 April lalu.

Pihak Kemenpora pun lang­sung merespons hal tersebut dengan membentuk tim pengkaji yang akan mengumumkan hasil instruksi Pres­iden paling lambat Jumat (26/2) esok.

Ada beberapa syarat yang di­inginkan Menpora Imam Nahrawi agar pembekuan itu dicabut, antara lain digelarnya Kongres Luar Biasa, transparansi dengan pemerintah hingga akuntablitas.

Menanggapi syarat tersebut, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku tak mau ambil pusing dan siap jika memang harus kembali digelar KLB. Asalkan, segala hal sesuai statuta FIFA untuk kembali menggelar KLB.

“Bagi saya KLB ada atau tidak KLB gak ada urusannya buat saya. KLB itu menjadi haknya anggota PSSI. kalau ingin KLB silakan saja yang penting sesuai statuta PSSI dan FIFA,” kata La Ny­alla dalam wawa­ncara di sebuah stasion tele­visi.

(Imam/net)