CIBINONG, Today – Ratusan desa di Kabupaten Bogor menerÂima kenyataan pahit jika tahun ini tidak menerima bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bisa mereka terima Rp 100 juta per tahun.
“Kabarnya, tahun 2016 tak ada lagi banprov untuk desa-desa di Jabar, kami tak tahu alasannya pemprov mengeluarkan kebijakan penghapusan dana bantuan terseÂbut,†kata Kepala Desa Bojonggede, Kecamatan Parung Panjang, Dede Malvina, Rabu (16/3/2016).
Berbeda dengan kepala desa lainnya yang mempersoalkan tidak adanya banprov pada 2016 ini, Dede masih tenang karena masih mendapatkan dana bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor lewat ADD maupun dari KementeÂrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
“Dua sumber dana itu akan kita optimalkan, untuk membiayai sejumlah program pembangunan yang telah masuk program APBÂDes,†ujarnya.
Disis lain, ribuan kepala desa yang berasal dari sejumlah kabuÂpaten di Jawa Barat, termasuk dari Kabupaten Bogor, berencana menggelar aksi unjuk rasa di GeÂdung Sate, mereka mau minta penÂjelasan dari Gubernur Jawa Barat, terkait penghapusan banprov pada APBD 2016. Aksi unjuk rasa ini akan digelar pada 30 Maret mendatang.
Bupati Bogor, Nurhayanti menÂgaku, belum mengetahui adanya informasi rencana aksi unjuk rasa para kepala desa di Kabupaten Bogor ke Gedung Sate, Bandung. “Saya belum mendengar, kalau para kades akan berunjuk rasa ke Bandung,†katanya, di Stadion Pakansari Cibinong Raya, Rabu (16/3/2016).
Namun, Nurhayanti berjanji akan menggelar pertemuan denÂgan para ketua paguyuban kepala desa. “Unjuk rasa itu hak warga negara, tapi kalau bisa, jangan lah. Kan sumber pendanaan desa tak hanya dari banprov saja, karena masih ada ADD dan DD,†ungkaÂpnya.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Deddy Mizwar membeÂnarkan, tahun 2016 ini tidak ada banprov untuk desa-desa di seluÂruh Jabar. “Dana untuk banprov, tahun ini kita alihkan dulu untuk membiayai PON, September menÂdatang,†jelasnya.
Deddy pun tak mempersoalÂkan adanya rencana para kepala desa yang akan menggelar aksi unjuk rasa. “Silahkan saja, tapi kita akan jelaskan, penghapusan banÂprov untuk desa hanya tahun ini saja,†pungkasnya.
(Rishad Noviansyah)
