Norma Gratifikasi

ISTILAH gratifikasi, kini mulai dikenal pub­lik. Dalam berbagai perspektif, gratifikasi bisa diartikan sebagai suap. Pada konsep hukum, gratifikasi awalnya berarti hadiah balas jasa (toelage). Dapat pula diartikan tunjangan ja­batan yang diberikan majikan kepada pekerja di luar upah atau gaji yang menjadi hak pe­kerja atau buruh. Balas jasa itu diberikan pada kesempatan hari raya atau ulang tahun atau ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Tentu saja diberikan dalam hubungan dinas yang berlangsung lama, yang mencerminkan hubungan emosional yang erat, baik sebagai bentuk hubungan relasi maupun hubungan emosional karena keakraban.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalan­an wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasili­tas lainnya, baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, baik yang meng­gunakan sarana elektronik maupun nonele­ktronik, termasuk kualifikasi gratifikasi (vide pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 2, pasal 11, serta pasal 12 a, b, dan c UU No 20 Tahun 2001).

Dari norma itu, gratifikasi lebih berat dari­pada suap. Gratifikasi mengandung adanya hubungan struktural, memberikan kesan ad­anya hubungan jabatan. Gratifikasi merupakan tindakan yang jauh lebih halus, terselubung, dan bisa dibingkai dalam berbagai dalih seperti parsel pada hari Lebaran, bingkisan ulang ta­hun, dan sebagainya. Bahkan, sarana yang di­gunakan tidak mesti secara konvensional beru­pa barang yang secara riil bisa dilihat. Transfer uang melalui sarana elektronik dan cara lain juga (pasti) termasuk kualifikasi gratifikasi.

Secara normatif, pejabat yang menerima pemberian yang mengandung sinyalemen gratifikasi wajib melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Menurut UU, itu jika nilainya lebih dari Rp 10 juta. Di bawah nilai itu, ha­rus melapor kepada kantor kejaksaan untuk diperiksa. Dengan catatan, jika lebih dari Rp 10 juta, soal ada atau tidaknya kandungan gratifikasi di dalamnya, berlaku pembuktian terbalik.

Artinya, harus dibuktikan sendiri oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian itu bu­kan suap. Jika nilainya kurang dari Rp 10 juta, berlaku pembuktian biasa. Artinya, kejaksaan harus membuktikan bahwa pemberian yang diterima itu memang merupakan gratifikasi.

Batas berikutnya sebagai penjabaran adalah Rp 500 ribu (vide Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 047/Kma/SKB/IV/2009/ 02/ SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pe­doman Perilaku Hakim). Jika nilainya misal­nya Rp 499 ribu, barang tersebut tidak terma­suk gratifikasi yang perlu dilaporkan.

Batasan sebagaimana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebenarnya diadopsi dari KUHP. Na­mun, realisasinya berbenturan dengan aspek sosiokultural masyarakat yang sudah terbiasa dengan jalinan perkawanan atau persaha­batan atau kolegialisme melalui pemberian. Hanya, terkadang berlebihan. Misalnya, par­sel atau cenderamata yang tidak masuk akal tersebut. Benturan pada aspek sosiokultural itulah yang kiranya memerlukan klarifikasi tentang keharusan melaporkan setiap pembe­rian tersebut dalam bentuk yang bagaimana.

Penjabaran itu sangat perlu karena akan begitu banyak pekerjaan KPK dan jaksa yang harus menindaklanjuti tiap laporan pembe­rian cenderamata. Sebab, nilai di bawah Rp 10 juta itu mengharuskan setiap pejabat melapor­kan cenderamata yang diterima kepada KPK ( jika taksiran sementara nilainya lebih dari Rp 10 juta). Untuk yang bernilai kurang dari Rp 10 juta dengan batas Rp 500 ribu, mereka harus melapor ke kejaksaan. Permasalahannya, ka­lau akan konsisten dengan keadaan semacam itu, apakah aparat bisa mendata dan selanjut­nya memeriksa serta menindaklanjuti?

Kiranya, perlu dibuka kembali Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Komisi Yudisial adalah pengawasnya. Pada poin pen­gaturan, angka 2 tentang kejujuran, ranah pen­gawasan KY adalah para hakim. Di dalamnya ada penjelasan tentang Pengecualian atas Ob­jek Gratifikasi. Yakni, pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan, atau peringatan lainnya sesuai dengan adat isti­adat yang berlaku yang nilainya tidak melebihi Rp 500 ribu. Ini harus segera direalisasikan.(*