Satpol PP Kota Bogor Melempem

BOGOR TODAY – Kisruh periz­inan Perumahan Sailendra Resi­dence, Tanahsareal, Kota Bogor, semakin memanas dan turut mengundang perhatian publik.

Salah satu pengusaha kon­struksi yang juga tokoh pemuda di Kota Bogor, Beninnue Argho­bie menilai, sidak yang dilakukan Satpol PP masih setengah hati.

Ia mengatakan, sebagai pen­gusaha dirinya selalu mengede­pankan apa yang diperintahkan oleh Pemerintah karena sifat dari para pengusaha yakni keamanan dalam melakukan bisnis.

Tetapi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan sep­erti Sailendra Residence dalam memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pihaknya menilai seharus­nya Pemkot Bogor mampu bertin­dak tegas dan memberikan kepas­tian kepada pihak pengembang.

“Pengusaha itu dasarnya se­lalu membutuhkan kepastian dari Pemerintah, apabila tidak boleh ya tetap tidak boleh dan apabila iya ya katakan iya,” tuturnya.

Ia juga mengatakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Sailendra apabila Diswasbangkim telah memberi­kan Surat Peringatan sebanyak tiga kali seharusnya tetap mengi­kuti prosedur yang berlaku. “Apa­bila memang harus dibongkar ya seharusnya bongkar saja jangan diberikan ruang. Apabila Pemkot Bogor memberikan kemudahan, jangan sampai jadi sesuatu hal yang dimudahkan,” tuturnya.

Hasil sidak yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat­pol PP) yang bergerak cepat men­datangi perumahan berkonsep double decker pada Senin (13/6).

Kepala Bidang Penegakan Per­da Satpol PP, Lili Sutarwili men­gatakan, sejauh Sailendra Resi­dence telah memiliki itikad baik lantaran telah membangun satu dari dua kavling untuk dijadikan RTH.

“Memang baru satu yang dija­dikan taman, dan yang satu lagi di atas lahannya ditanami po­hon pisang. Kami telah menegur mereka untuk segera menjadikan tempat itu taman, dan mereka bersedia,” katanya.

Kendati demikian, Lili men­egaskan Satpol PP akan tetap memantau pembangunan taman pada kavling tersebut. “Kami akan terus pantau, sebab kalau tidak bisa saja itu nanti dijadikan rumah,” tegasnya.

Menurut Lili, saat melakukan pengecekan ke lapangan Sat­pol PP menggandeng Wasbang­kim untuk mengetahui di sisi mana pelanggaran telah terjadi. “Setelah melakukan pengecekan ternyata tak ada masalah, izinnya lengkap, dan taman-taman yang ada di atas juga terlihat bagus,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Jenal Mutaqin men­gatakan, persoalan pelanggaran yang terjadi pada Sailendra Resi­dence harus segera diselesaikan dengan pemberian sanksi tegas terhadap Sailendra sesuai dengan pelanggarannya.

“Kalau permasalahan ini dibi­arkan, akan menjadi preseden buruk bagi Pemkot Bogor, karena para pelanggar perda lainnya dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama seperti Sailendra. Kami minta Pemkot Bogor segera bertindak tegas menangani per­soalan Sailendra residence terse­but,” pungkasnya. (Abdul Kadir Basalamah)