Eni Sumarni Kritik Reklamasi Teluk Jakarta

BANDUNG TODAY– Kasus re­klamasi Teluk Jakarta yang men­gakibatkan rusaknya kawasan Bogor mendapatkan reaksi keras dari Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Dra. Ir. Eni Sumarni, Mkes. Senator Wanita Sunda itu bahkan mengatakan mengutuk keras kegiatan pembangunan yang tidak memikirkan dampak lingkungan. Hal itu dikatakannya dalam wawancara khusus dengan Bogor Today di kediamann­ya, Kampung Warung Ketan, Situ Raja, Sumedang, Selasa (21/06).

“Karena itu saya mengutuk keras pembangunan yang tidak memperhitungkan sustainable development. Yaitu pemban­gunan yang berkelanjutan,” ka­tanya, menegaskan.

Soalnya, menurut dia, Bo­gor dipakai untuk pembangu­nan perumahan saja bisa meru­sak eko sistem. Apalagi kegiatan pengerukan tanah besar-besa­ran seperti ini. Akibatnya keru­sakan terjadi tidak hanya di loka­si tempat pengambilan tanah, tapi juga jalan-jalan yang dilalui oleh 3000-an truk setiap hari.

Dikatakannya, semua ini terjadi dan sekarang jadi “rame” kan karena birokrasi. Birokrasi ini mau dibawa kemana? Mereka itu penentu. Kalau birokrasinya tidak memiliki wawasan lingkun­gan yang jauh ke depan, ya mere­ka mikirnya hanya hari ini saja. “Karena itu, saya minta kepada seluruh jajaran birokrasinya. Terkait dengan perijinan-peri­jinan eksploiotasi, apalagi yang besar-besaran seperti ini, tolong dipikirkan dengan matang. To­long berpikir ulang untuk menan­datangani ijin. Jangan berpikirnya hanya hari ini saja. Harusnya analisis dampak lingkungan dulu yang diajukan oleh investor. Jan­gan uang dulu,” lanjutnya.

Dijelaskannya, dalam me­mutuskan pemberian ijin bagi kegiatan seperti ini, harusnya tidak seperti ini. Kalau kita lihat ke Inggris atau ke eropa mis­alnya, tidak ada bangunan yang aneh-aneh. Rumah-rumah kuno itu justru yang diman­faatkan. Tapi di kita justru di­lakukan pembangunan besar-besaran, dengan menggusur dan menghapuskan bangunan yang sudah ada. Bangunan-ban­gunan yang mungkin memiliki nilai sejarah.

Dalam hal ini, sama juga dengan pembangunan di suatu tempat yang menimbulkan kerusakan di daerah yang lain, sebagaimana kasus reklamasi Teluk Jakarta ini. “Di sana, restoran-restoran mewah tidak ada, seperti di mall-mall yang begitu banyak di negara kita. Di sana restoran-restoran mungkin sep­erti warteg di sini, tapi dibuat mewah, berkelas, dengan tetap mempertahankan keaslian ban­gunan. Karena di sana lebih memperhitungkan “clean gov­ernant”. Jadi semua clean, di pemerintahan maupun lingkun­gannya,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator wanita ini juga menyindir pucuk pimpinan pemerintahan di Jawa Barat yang “cicing” (diam) saja dalam me­nyikapi persoalan ini. Diakuinya, selama ini hanya Wagub Dedi Mizwar saja yang melakukan protes. Yang lain, bahkan para anggota dewan juga diam saja.

Memang benar, akunya, sejauh ini hanya Wagub yang sempat protes. Itu kan karena Pak Wagub kita ini seorang to­koh yang peduli lingkungan, seorang budayawan. Seorang budayawan itu yakin bahwa di alam itu harus ada keseimban­gan. Kalau ada eksploitasi yang tidak beraturan, tentu akan menimbulkan ketidakseimban­gan. Nah, itu yang belum ket­emu.

Karenanya, mengingat begitu besarnya dampak keru­sakan lingkungan bagi wilayah Bogor diakibatkan kegiatan reklamasi itu, Senator Eni juga menyentil Gubernur Ahmad Heriyawan (Aher) dan para anggota dewan Jawa Barat yang tidak melakukan protes apa-apa. “Itu kan karena gu­bernurnya Aher. Karena Aher sudah tanda tangan. Sebe­narnya, Aher juga sudah dida­tangi para tokoh Jawa Barat. Tetapi karena ini proyek na­sional, jadi dia tidak berdaya,” katanya sinis.(nas/Yuska/dh)