Seluruh RS dan Klinik Diaudit

JAKARTA, TODAY—Kasus vak­sin palsu menggemparkan jagad medis di Indonesia. Kasus ini membuat jengkel Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi). Jokowi meminta seluruh rumah sakit dan klinik diaudit. Mereka dim­inta melakukan pendataan vaksin yang ada, lalu diperiksa apakah asli atau palsu. Mereka juga dim­inta mengecek distributor pen­jual vaksin.

Menurut Dir Tipid Eksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya, Rabu (29/6/2016) audit itu merupakan bagian dari rekomendasi Satgas Vaksin Palsu yang terdiri atas Polri, BPOM, dan Ke­menkes. “Semua rumah sakit dan klinik dimintakan audit dan mengecek kes­ediaan vaksin asli. Mengadut distribusi penerimaan vaksin,” jelas Agung.

Kemudian terkait penanganan lim­bah rumah sakit juga diminta agar melakukan langkah cermat. Limbah rumah sakit seperti botol bekas vaksin harus dihancurkan. “Harus dihancur­kan. Tidak ada botol bekas vaksin yang tersebar,” terang Agung. Para tersangka kasus vaksin palsu mendapatkan botol-botol vaksin dari rumah sakit dan klinik, lalu memprosesnya kembali dan men­gisinya dengan vaksin palsu.

Polisi tengah mencari tahu klinik dan rumah sakit mana saja yang menjadi pelanggan vaksin palsu. Polisi memer­iksa HP serta surat elektronik para ter­sangka. “Lewat email dan SMS para ter­sangka kita tahu siapa yang memesan dan pendistribusiannya,” jelas Agung.

Agung menjelaskan, para tersangka saat ini ada 13 orang dari empat kelom­pok berbeda. Mereka masing-masing melakukan pendistribusian dan pen­jualan masing-masing. “Mereka meng­umpulkan botol kosong bekasi vaksin, kemudian mencuci dan memprosesnya, mengisi, dan mengemasnya,” jelas dia.

Agung menjelaskan, para tersangka ini saat memasarkan meyakinkan para konsumennya kalau barang mereka vaksin asli tetapi harga miring. “Mereka melakukan tipu daya,” tutup dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan indikasi peredaran vaksin palsu di sem­bilan provinsi. Temuan tersebut adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan ber­bagai perwakilan BPOM sejak Kamis (23/6/2016) lalu.

Menurut Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan, laporan dari sembilan provinsi tersebut adalah yang tercatat hingga Selasa (27/6/2016) kemarin. Indi­kasi dari peredaran vaksin palsu terse­but adalah ditemukannya 28 sarana kesehatan yang melakukan pengadaan vaksin di luar jalur resmi Kemenkes. Se­banyak 28 sarana pelayanan kesehatan yang membeli vaksin di luar jalur resmi itu, kata Johan, berada di kota-kota be­sar, seperti Palu, Sulawesi Tengah; Pe­kanbaru, Riau; Serang, Banten; Band­ung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Yogyakarta, DIY; Denpasar, Bali; Mata­ram, NTB; dan area Jabodetabek.

Sarana-sarana kesehatan itu, un­gkap Tengku, umumnya merupakan rumah sakit swasta, klinik, dan rumah sakit bersalin. Namun, dia enggan men­gungkapkan nama-nama 28 sarana kes­ehatan itu lantaran menurutnya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kemenkes.

Sejauh ini, BPOM tak sampai meny­ita vaksin-vaksin yang dibeli lewat jalur tak resmi. “Kalau bukan dari sumber resmi, dapat diduga atau ada kemungki­nan dia palsu. Tapi, belum tentu palsu. Jadi, enggak kita sita. Kita segel di tem­pat. Ini baru diduga dia palsu karena dari sumber yang tak resmi,” kata Johan dalam jumpa pers, kemarin.

BPOM juga menemui kesulitan menganalisis kandungan vaksin-vaksin palsu tersebut. Para pelaku memalsu­kan vaksin yang merupakan produk-produk PT Biofarma, PT Sanofi Grup, dan PT Glaxo Smith Kline (GSK). Di an­tara produknya, yaitu vaksin Engerix B, vaksin Pediacel, vaksin Eruvax B, dan vaksin Tripacel. Kemudian, vaksin PP­DRT23, vaksin Penta-Bio, vaksin TT, dan vaksin campak. Selain itu, vaksin hepa­titis B, vaksin polio bOPV, vaksin BCG, dan vaksin Harvix.

Badan Pengawas Obat dan Makan­an (BPOM) mengakui ada kelemahan dalam pengawasan atas peredaran vak­sin palsu, yang diperkirakan sudah ter­jadi sejak tahun 2003 lalu.

“Dari 2008, 2013, 2014, 2015, kami sudah melakukan tindakan sesuai ke­wenangan kami. Tapi kalau memang masih ada, saya harus mengakui itu salah Badan POM sebagai yang bertang­gung jawab atas keamanan mutu dan manfaat,” kata Johan.

Menurut dia, vaksin palsu umumnya diperoleh melalui penyalur tak resmi. Bahdar menduga peredaran vaksin palsu di sarana pelayanan kesehatan disebabkan permintaan sebagian ma­syarakat akan vaksin di luar program pemerintah. “Kalau program pemer­intah yang sembilan vaksin itu gratis. Tetapi ada yang meminta tambahan, ada yang enggak mau buatan dalam negeri, kepingin impor,” tuturnya.

Permintaan itu disambut oleh dis­tributor vaksin ilegal, yang biasa dise­but freelance. Mereka menawarkan vaksin dengan harga murah ke sarana pelayanan kesehatan. “Freelance itu seperti pedagang asongan. Dia datang ke tempat-tempat (sarana pelayanan ke­sehatan) bawa vaksin, tapi perusahaan di belakangnya enggak jelas siapa,” kata dia.

Presiden Jokowi juga meminta agar kasus ini diusut tuntas. “Kasus vaksin palsu sebuah kejahatan luar biasa. Ka­lau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divak­sin, itu jangka panjangnya akan sangat buruk bagi sumber daya manusia kita,” kata dia, kemarin.

Jokowi mengibaratkan seorang anak semestinya divaksin polio, ternyata yang diberikan bukan sebenarnya. “Artinya belum. Akan seperti apa-apa anak kita nantinya? Ini sangat berbahaya sekali,” tukasnya. .(Yuska Apitya Aji/ed:Mina)