INSTRUKSI Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kasus peredaran vaksin palsu segera dituntaskan, langsung ditindaklanjuti Bareskrim Mabes Polri bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemarin malam, satgas menggerebek gudang pemasaran vaksin palsu di sebuah klinik di Ciracas, Jalan Raya Jakarta-Bogor, Jakarta Timur.
YUSKA APITYA AJI
[email protected]
Menteri Kesehatan ReÂpublik Indonesia Nilla F Moeloek, bersama Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono mendatangi klinik yang menÂjadi tempat penyebaran vaksin palsu di Jalan Raya Centex, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (30/6/2016). Di temÂpat itu, selain polisi yang mengÂgelar prarekonstruksi,beberapa bayi yang diduga menjadi korban kemÂbali diberikan vaksin.
“Kedatangan ini karena kita sudah buat Satgas penanganan vaksin palsu, yang terdiri dari petugas Bareskrim, KemenkÂes, dan juga Badan POM, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga akan bekerja sama dengan kita. Makanya begitu kita dapat kabar dari Bareskrim, yang mengatakan di sini ada pemakaian vaksin palsu, langsung kami tinjau,†kata Nilla, Kamis (30/6/2016) siang.
Menurut Nilla, pihaknya akan melakukan pengecekan terkait dampak yang timbul akibat pemakaian vaksin palsu. Di situ juga pihaknya memberiÂkan vaksin ulang kepada para bayi yang sebelumnya diberikan vaksin palsu oleh klinik tersebut. “Jadi kita cek perbedaan antara yang menggunakan vaksin imÂpor yang diduga palsu dengan vaksin yang diberikan pemerintah secara graÂtis. Dan kami masih meneliti lagi terkait dampaknya. Jadi belum bisa merincikan lebih detail,†ujarnya.
Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Ari Dono, memastikan vaksin palsu sudah beredar di tujuh wilayah di seluruh Indonesia. Meski demikian, ia enggan merinci tempat-tempat yang menjadi sasaran pemasaÂran vaksin ilegal tersebut selain di BekaÂsi dan Jakarta Timur. “Selain di Bekasi dan Jakarta Timur, ada di tujuh wilayah lain yang menjadi tempat penyebaran vaksin palsu. Kita sisir Jabodetabek,†ujarnya, kemarin siang.
Ari menambahkan, khusus pengungÂkapan vaksin palsu di Klinik Elly, tempat tersebut baru ditemukan kemarin oleh penyidik. Sebab itu, ia mengajak MenkÂes, Nilla F Moeloek untuk melakukan pengecekan ke lokasi. “Untuk yang di sini, baru kita ungkap kemarin, kita ajak Menkes untuk pengecekan,†imbuhnya.
Kamis (30/6/2016) dini hari, Bareskrim menggerebek Klinik Bidan Monagu Elly Novita di Jalan Centex Raya, RT 05/11, Ciracas, Jakarta Timur karena diduga memasarkan vaksin palÂsu. Saat ini Bareskrim tengah menginÂvestigasi tujuh wilayah lagi yang diduga turut menjadi distributor vaksin palsu. “Kami masih investigasi dari yang kemaÂrin (klinik Bidan Elly),†kata Ari. MenuÂrut Ari vaksin palsu yang dijual di Klinik Bidan Elly antara lain Hepatitis, BCG, dan tetanus.
Sementara, Menteri Kesehatan Nina F Moeloek mengatakan pihaknya tak menetapkan maraknya peredaran vaksin palsu menjadi kejadian luar biasa (KLB). Kementerian Kesehatan akan melakukan sejumlah langkah untuk mencegah agar kejadian ini tak berulang.
“Sampai sekarang kalau KementeriÂan Kesehatan kalau ada KLB, kementeriÂan akan turun dan akan memagari agar diulangi lagi, agar penyakitnya ditekan. Kalau ini tidak (KLB),†kata Nila.
Kementerian Kesehatan juga akan menggiatkan kampanye tenÂtang vaksin ke puskesmas-puskesmas. Terkait tempat yang menjadi disÂtributor vaksin palsu, Kementerian Kesehatan akan menunggu hasil penyÂelidikan Bareskrim. “Kami menunggu penyelidikan dari Bareskrim. Kalau ada tempat yang seperti ini. Kami akan datangi,†tandasnya.
Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan VakÂsin Palsu untuk melacak para korban vaksin palsu. Pemerintah akan meÂnentukan langkah penanggulangan selanjutnya saat para korban sudah ditemukan. “Saya mau secepatnya (ditemukan),†kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya, di Mabes PolÂri, kemarin.
Soal sejauh mana pergerakan SatÂgas melacak para korban, Agung menÂgatakan masih berjalan. Agung berÂjanji, apabila semua data korban dari vaksinasi telah ditemukan, pihak-pihak terkait akan segera menentukan tindak lanjutnya. Ia memaparkan, ada beberaÂpa langkah untuk menemukan korban vaksinasi tersebut. Mula-mula, Satgas akan memetakan aliran distribusi dan peredaran vaksin palsu. Selanjutnya klinik, rumah sakit, ataupun rumah berÂsalin di lokasi itu diperiksa.
Jika terindikasi ada peredaran vaksin palsu pada fasilitas kesehatan terkait, bayi dan balita yang pernah divaksin di tempat tersebut kemudian ditelusuri untuk kemudian ditindaklanÂjuti. “Kita akan identifikasi saat itu biÂdannya seperti apa sehingga bisa dilihat vaksin palsu itu terdistribusi di mana. Kalau itu ada di tempat klinik dia, kita akan mencari sampai di mana. Kita liÂhat apakah dia tahu palsu apa tidak,†kata Agung.
Kasus vaksin palsu mulanya diteÂlusuri kepolisian menyusul laporan tewasnya seorang anak selepas diiÂmunisasi. Pada Mei lalu, seorang disÂtributor vaksin palsu di Bekasi keÂmudian ditangkap. Salah satu lokasi produksi vaksin palsu tersebut digerÂebek di Tangerang Selatan, Banten. Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menangkap 16 orang terkait produksi dan distribusi vaksin palsu tersebut di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Praktik produksi vaksin palsu disebut telah dimulai sejak 2003 dengan keuntungan Rp 25 juta per pekan.
Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengungÂkapkan indikasi peredaran vaksin palsu pada 28 sarana kesehatan yang melakuÂkan pengadaan vaksin di luar jalur resmi Kemenkes. Sebanyak 28 sarana pelayÂanan kesehatan yang membeli vaksin di luar jalur resmi itu berada di kota-kota besar, seperti Palu, Sulawesi Tengah; Pekanbaru, Riau; Serang, Banten; BandÂung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Yogyakarta, DIY; Denpasar, Bali; MataÂram, NTB; dan area Jabodetabek.
Sarana-sarana kesehatan itu umÂumnya merupakan rumah sakit swasta, klinik, dan rumah sakit bersalin. Di antara produk vaksin yang dipalsukan adalah vaksin Engerix B, vaksin PediaÂcel, vaksin Eruvax B, dan vaksin TripaÂcel. Kemudian, vaksin PPDRT23, vaksin Penta-Bio, vaksin TT, dan vaksin camÂpak. Selain itu, vaksin hepatitis B, vakÂsin polio bOPV, vaksin BCG, dan vaksin Harvix.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya juga telah merencanakan pemberian vaksin ulang kepada anak-anak korban vaksin palsu. Direktur JenÂderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, menyatakan, satgas akan membawa dokter anak untuk melihat aspek dampak kesehatan bagi anak-anak di lokasi peredaran vaksin palsu. “Kalau nggak menimbulkan kekebalan, akan (kami) vaksin ulang. Kami siap berikan vaksin gratis,†ujar Linda.
Sedangkan, Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik BPOM Togi Junice Hutadjulu, mengatakan, lemÂbaganya bakal kewalahan bila harus melakukan razia atau pemeriksaan seÂcara serentak pada ribuan apotek. SeÂbab itu, BPOM mendorong masyarakat melaporkan indikasi peredaran vaksin palsu.
Dia menjelaskan, apotek sedianya tidak boleh menjual vaksin. Sebab, jalur distribusi dan penjualan vaksin harus melalui mekanisme cold chain. Dalam arti, vaksin harus selalu ditempatkan dalam alat pendingin khusus (cold storÂage), bukan kulkas biasa. “Jadi, kalau ada masyarakat yang curiga atau ini, misalnya, di apotek rakyat jual vakÂsin yang itu kan sudah melanggar perÂaturan. Enggak boleh mengedarkan atau menyalurkan vaksin. Itu laporkan saja kepada kami, biar petugas kami laporkan penelusuran,†kata Togi JuÂnice Hutadjulu, kemarin. Dengan lapoÂran masyarakat, kata Togi, pemeriksaan BPOM bisa lebih terarah.
BPOM mengklaim, sudah mendeÂteksi peredaran vaksin palsu setidaknya sejak delapan tahun lalu. Menurut Togi, hingga kini pihaknya terus menelusuri rumah sakit atau klinik yang mengadaÂkan vaksin dari pedagang besar farmasi resmi atau di luar jalur resmi Kemenkes. Jumlah 28 sarana yang sebelumnya diteÂmukan, lanjut Togi, masih berkemungÂkinan bertambah.(*/ed:Mina)
Bagi Halaman