Infrastruktur Bogor Barat Mesti Dibenahi

Politisi Golkar itu mengaku, telah berkoordinasi dengan jaja­ran presidium pemekaran Bogor Barat untuk mengajukan surat agar DPRD Kabupaten Bogor memfasilitasi audiensi dengan pimpinan DPR RI.

“Saya masih menunggu. Tu­juan audiensinya untuk memper­tanyakan apa yang jadi kendala tersendatnya DOB KBB,” kata pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengungkap­kan, moratorium DOB baru akan dicabut jika keuangan Indonesia membaik. Namun, politisi Golkar itu tak memiliki bayangan harus sampai kapan menunggu keuan­gan Bumi Pertiwi bisa membaik.

“Saat ini sedang moratorium karena imbas dari memburuknya perekonomian dunia yang berim­bas pada Indonesia. Sekarang sih hanya tinggal menunggu waktu saja kapan moratorium itu di­cabut,” kata pria yang akrab dis­apa Akom saat mengungjungi Ka­bupaten Bogor, akhir pekan lalu.

Menurut Akom secara ad­ministrasi, DOB Kabupaten Bo­gor Barat tak lagi ada masalah. “Administrasi sudah aman. Dengan jumlah penduduk Ka­bupaten Bogor yang mencapai 5,4 juta jiwa, pemekaran wilayah semakin relevan. Tapi sekarang harus menunggu dulu hingga kaungan kita (Indonesia) mem­baik,” tukasnya.