Surat Pemecatan Cheppy Diklaim Ilegal

Mencuatnya isu pergantian pucuk kepemimpinan DPD II Golkar Kota Bogor membuat gerah struktur kepengurusan partai berlambang pohon beringin di kota hujan. Sejumlah kader mulai angkat bicara terkait isu tersebut.

Oleh : Patrick
[email protected]

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, bere­dar surat keputusan dari DPD I Jawa Barat ( Jabar) yang berisi pergantian sementara pucuk kepemimpi­nan Golkar Kota Bogor sampai masa yang telah ditentukan.

SK Golkar Jabar Nomor KEP-01/GOLKAR/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 berisi ten­tang pergantian Cheppy Har­un oleh Untung yang notaben­enya merupakan kader Golkar Majalengka.

Surat yang beredar di du­nia maya itu, mendapat ban­tahan dari Ketua SC Musda DPD Golkar Kota Bogor, Endy KH. Endy menyatakan bila surat yang dikeluarkan DPD I Jabar itu tidak dapat dipasti­kan kebenarannya alias Hoax. Bahkan, sampai berita ini di­turunkan, DPD Golkar Kota Bogor belum mendapatkan bukti fisik dari adanya surat tersebut.“Kami belum memi­liki bukti fisik surat itu. Kami kepengerusan Golkar Kota Bo­gor meyakini bila surat terse­but tidak benar-benar ada. Itu hanya isu yang sengaja dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab untuk membuat keg­aduhan jelang Musda,” kata Endy kepada BOGOR TODAY di Sekretariat DPD Golkar, ke­marin.Jika benar surat terse­but ada, lanjut dia, hal itu bertentangan dengan surat edaran DPP Golkar nomor 3 tahun 2015. Dimana dalam surat edaran itu, disebut­kan, bila seluruh Ketua DPD I dan DPD II Golkar diperpan­jang hingga masa yang telah ditetapkan.

Bahkan, lanjut dia, hal itu juga bertentangan dengan surat instruksi DPD I Golkar Jabar nomor B-36/GOLKAR/ VI/2016 tentang instruksi pelaksanaan Musda Golkar Kota Bogor yang jatuh pada tanggal 22 Juli.

“Jelas ini bertentangan dengan instruksi DPD Jabar. Ini semakin ganjil. Di mana 31 Juni DPD Jabar menginstruksi­kan untuk menggelar Musda pada 22 Juli, tiba-tiba beredar surat penunjukan PLT. Tentu surat itu nantinya akan kami telisik keberannnya,” terang­nya.

Endy pun mengatakan, bila DPD Golkar Kota Bogor telah siap melaksanakan Musda. Dimana mulai dari pembentu­kan panitia Musda, penentuan tempat pelaksanaan, hingga keperluan teknis lainnya telah rampung disiapkan.

“Kami sudah DP tempat pelaksanaan Musda di Salak Tower. Tentu ini bukti kesia­pan kami,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada 22 Juni lalu, DPD Gol­kar Kota Bogor telah melak­sanakan rapat pleno pem­bentukan kepanitiaan Musda. Pada tanggal 23 Juni, kepani­tian langsung menggelar rapat guna mematangkan pelaksa­naan hajat lima tahunan par­tai pohon beringin itu.

Pengamat Politik LIPI Ja­karta Syafuan Rozi menilai, bila surat pergantian PLT bisa saja merupakan psywar yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu, dengan tujuan mem­buat kegaduhan politik di in­ternal Golkar Kota Bogor.

“Bisa saja surat tersebut benar adanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bila surat tersebut

hanya psywar yang dilan­carkan untuk membuat keg­aduhan politik di internal par­tai,” terangnya.

Meski demikian, Syafuan juga menilai adanya kemung­kinan lain akan beredarnya surat tersebut. Menurutnya, bisa saja surat tersebut diarti­kan sebagai bentuk intervensi atau intimidasi politik yang kerap mewarnai pemilihan ketua Parpol.

Seharusnya, kata Syafuan, intervensi dan intimidasi poli­tik sudah ditinggalkan dari alam kesadaran dan perilaku politik para elit politik. Karena cara seperti itu tidak mencer­minkan kemanusiaan dan ke­adilan serta kebenaran.

Syafuan pun berharap, pelaksanaan Musda Golkar Kota Bogor dapat memberi­kan ruang kebebasan politik dalam memilih bagi setiap kader yang memiliki hak pilih. Sehingga proses Musda Gol­kar berjalan demokratis, ju­jur, terbuka, transparan, adil, dan tanpa intervensi.

“Biarkan pemilik suara memilih ketuanya, dengan kesadaran dan rasionalitas mereka. Ketika keadilan dan kejujuran diutamakan maka akan minim sekali persoa­lan dan pertentangan politik yang akan terjadi di kemudian hari,” terangnya.

Syafuan juga mengatakan, Golkar merupakan Parpol yang seharusnya sudah de­wasa dalam berdemokrasi. Se­bagaimana hakikatnya, Par­pol merupakan institusi demokrasi yang harus men­gajarkan tentang demokrasi yang benar dan bagaimana mengedepankan sikap de­mokratisasi ditengah kehidu­pan sosial masyarakat.

Dalam konteks pemilihan ketua, seharusnya para elit politik diranah pusat dan dae­rah mengajarkan pada para kadernya tentang persaingan dan kompetisi yang sehat. Di mana tujuan dari persaingan yang rasional itu, semata-ma­ta hanya untuk menciptakan perubahan dan perbaikan ter­hadap masyarakat.

“Biarkan para kontes­tan politik berlomba-lomba memberikan ide dan gagasan perubahan untuk perbaikan dan kejayaan Golkar. Dan bi­arkan para pemilik suara me­milih secara merdeka siapa yang pantas menjabat sebagai ketua,” ucapnya.

Dengan demikian, suk­sesi demokrasi akan terca­pai. Karena proses pemilihan dilakukan dengan cara-cara yang sehat, adil, dan transpar­an. (Patrick)