Pelimpahan Pengelolaan SMA Ditangguhkan

BOGOR TODAY- Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kepastian bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kota/kabupaten ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditangguhkan. Hal itu mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sedang dalam masa persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, Pemkab Bogor belum menerima surat resmi terkait hal ini dari Pem­prov Jabar. Kepastian tersebut diperoleh setelah Pemkab Bo­gor meminta konsep suratnya terlebih dahulu mengingat urusan ini merupakan ma­salah penting.

Kepala Badan Per­encanaan Pembangunan Dae­rah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah men­gatakan, dalam informasi draf surat yang akan dikirimkan Pemprov Jabar, diputuskan bahwa semua pihak kembali berpegang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No­mor 31 yang intinya, sebelum ada penetapan, maka segala sesuatu terkait masalah ini menggunakan landasan hu­kum Undang Undang Nomor 32. Dengan demikian, pengu­rusan SMA sederajat untuk sementara masih menjadi ke­wenangan pemerintah kota dan kabupaten masing-mas­ing.

“Jadi kembali lagi ke kota dan kabupaten, kemarin kon­sep suratnya kami minta,” kata Syarifah, kemarin.

Dia menuturkan, terkait kembalinya tanggungjawab pengelolaan SMA sederajat dalam waktu yang terbilang mendadak ini, sejumlah kabu­paten dan kota di Jawa Barat sudah mengajukan pemun­duran waktu pembahasan Ke­bijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Se­mentara (KUA-PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-ma­sing. Pasalnya dengan kem­balinya tanggungjawab penge­lolaan ini, berarti kabupaten dan kota harus menyediakan anggaran untuk mengurus SMA sederajat di tahun 2017.

Namun Syarifah me­nyebut, langkah itu tidak akan dilakukan oleh Pemkab Bo­gor. Pasalnya jika mengajukan pemunduran serupa, maka dipastikaan membutuhkan waktu lama untuk menyele­saikannya. Beruntung, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah menyediakan langkah antisipasi.

Dinas pendidikan telah merancang anggaran bayan­gan yang siap dilampirkan saat pengelolaan batal dialihkan ke Provinsi. Berkaca pada ang­garan tahun sebelumnya, ke­butuhan anggaran untuk SMA sederajat di Kabupaten Bogor berkisar di angka Rp 88 miliar termasuk untuk gaji para pen­gajar. “Memang itu antisipasi kami, segala sesuatunya pun haruf diperhitungkan. Seka­rang terbukti,” kata Kepala Di­nas Pendidikan Kabupaten Bo­gor, TB Luthfie Syam.(Rishad Noviansyah)