Utang Luar Negeri Membengkak 3,7 %

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) raihan tersebut adalah dampak dari upaya pemerintah dan banyak pi­hak dalam mengendalikan harga ba­rang, khususnya kebutuhan pokok. Tergambar pada sisi inflasi yang ren­dah. “Pertama, karena inflasi yang terus bisa jaga angka 3-4%,” ungkap Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Kemudian, menurut Jokowi adalah penyaluran dana desa. Hal tersebut memutar roda pereko­nomian, khususnya pada wilayah perdesaaan. “Dana yang mengalir ke desa, saya kira berpengaruh ter­hadap kemiskinan yang ada di kam­pung-kampung,” papar Jokowi.

Seebagai langkah pengentasan kemiskinan, Jokowi menginginkan program beras untuk masyarakat miskin (raskin) diganti menggunak­an voucher atau kupon. Hal ini ha­rusnya dapat terealisasi pada awal 2017 mendatang. «Saya minta pe­rubahan ini secara bertahap dapat dimulai, diterapkan pada awal 2017,» ungkap Jokowi saat membu­ka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Mekanismenya, voucher akan diberikan langsung kepada rumah tangga miskin. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Voucher yang akan disampai­kan langsung kepada rumah tangga yang jadi sasaran. Dan voucher ini dapat digunakan untuk menebus be­ras, atau telur, atau bahan pokok lain­nya. Di pasar, di warung, di toko pada harga yang berlaku,” terangnya.

Jokowi menilai mekanisme tersebut lebih efektif dibandingkan dengan yang berjalan saat ini. Sub­sidi yang diberikan juga akhirnya lebih tetap sasaran.

“Harapan saya adalah dengan me-reform ini rakyat yang belum sejahtera, yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas lebih baik, dan juga bisa memperoleh nutrisi lebih seimbang, nggak hanya karbohid­rat, tapi protein juga seperti telur,” paparnya.

Akan tetapi program dimung­kinkan tidak diberlakukan pada se­luruh masyarakat. Jokowi akan me­nyiapkan kebijakan khusus untuk daerah-daerah tertentu. “Saya min­ta ada sebuah peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang, sehingga proses transisi ini bisa ber­jalan dengan baik. Untuk daerah yang sulit dijangkau seperti di Pap­ua, Natuna, Morotai dan lain-lain saya kira perlu ada kebijakan khusus yang harus disusun,” tandasnya.(*)