Bahkan beberapa waktu yang lalu PBNU telah menyatakan terdapat 800 WNI yang terÂgabung dengan IS di Suriah. Namun, pemerinÂtah tak mampu berbuat apa-apa terkait dengan banyaknya jumlah WNI yang tergabung dengan IS dan terhadap lalu lintas WNI yang berpotensi mendukung IS itu karena tak memiliki payung hukum untuk melakukan tindakan pencegahan apalagi WNI tersebut telah berada luar negeri (Suriah). Setiap individu yang mendukung dan bergabung dengan IS seharusnya dapat dikualiÂfikasikan sebagai tindak pidana makar.
Sejauh ini pengertian makar masih sangat restriktif (sempit) hanya merujuk pada Pasal 139a-193c KUHP, di saat makar hanya diartikan sebatas pada kegiatan mendirikan negara dalam negara.
Kendati IS belum dapat dikategorikan seÂbagai negara, IS memiliki cita-cita menjadi seÂbuah imperium setara negara. Karena itu, tinÂdakan individu dan ormas yang menyokong IS dapat dikategorikan sebagai kejahatan makar secara ekstensif (luas) yang sanksi pidananya maksimal, yaitu pidana mati sebagai upaya menciptakan efek jera (ultimatum remidium).
Kedua, kelemahan mendasar dari UU TerÂorisme itu ialah tak mampu menjerat individu, ormas, atau kelompok kepentingan berbasis ideologi tertentu yang berpotensi melakukan perbuatan penyebaran kebencian dan permuÂsuhan (hate of speech), bahkan potensi menghaÂsut kelompok-kelompok tertentu untuk melakuÂkan tindakan permusuhan karena perbedaan ideologi, etnik, agama, dan ras tertentu, melalui media sosial, video, pamflet, ceramah umum, pidato, bahkan aneka bentuk publikasi dalam bentuk buku, jurnal, atau newsletter.
Sudah waktunya pula aparat negara menÂjerat tindakan penyebaran kebencian dan permusuhan itu sebagai manifestasi potensi teror kendati harus mengharmonisasikan denÂgan merevisi UU No 9 Tahun 1998 tentang KeÂmerdekaan Menyatakan Pendapat.
Begitu pula perlu merevisi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronÂik yang merupakan payung hukum bagi perlindÂungan akses untuk berpendapat melalui media sosial dan elektronik. (*)
