Posko Vaksin Palsu Bogor Sepi Laporan

BOGOR, TODAY—Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bo­gor mengklaim belum ada lapo­ran masyarakat yang mengadu soal vaksin palsu. Dinkes telah membuka posko pengaduan di tiap Puskesmas kecamatan sejak kasus vaksin palsu mencuat.

“Belum ada yang lapor ke posko pengaduan vaksin palsu,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P2PKL) Dinkes Kabupaten Bogor, Kus­nadi, di Bogor, Senin (25/7/2016).

Kusnadi mengatakan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Barat menemukan vaksin ilegal di lima rumah sakit bersalin di Kabupaten Bogor, tetapi tidak sampai membuat masyarakat untuk melakukan vaksin ulang anak-anak mereka. Sebab, vaksin tersebut tidak membahayakan.

Namun, lanjut dia, bagi ma­syarakat yang membutuhkan informasi tentang vaksin palsu dapat mendatangi posko di puskesmas. Selain itu, di pos­ko tersebut masyarakat dapat

berkonsultasi dan menanyakan apakah vaksin yang diterima merupakan vaksin asli atau palsu. “Nanti puskesmas akan melakukan identifikasi. Prosesnya kami data dulu dia dapat vaksin di mana, terus kami cocokkan apakah distribusi vaksin­nya dari kami atau distribusi yang enggak jelas,” kata Kusnadi. Menurut dia, posko aduan ini akan ditutup hingga permasala­han vaksin palsu selesai. “Kami koordinasi dengan satgas di Kementerian Kesehat­an,” ujar Kusnadi.

Sementara itu, Dinkes Kota Bogor telah menjamin vaksin yang beredar di Kota Hujan terjamin keasliannya. Namun, khawatir ada penyusupan vaksin palsu, sebanyak 150 tenaga kesehatan, dokter dan bidan, mengikuti sosialisasi penanga­nan bahaya vaksin palsu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pengawasan penyaluran vaksin untuk memastikan tidak ada vak­sin palsu yang beredar di Kota Bogor. Selain itu, pengawasan juga melibatkan sejumlah organisasi dokter dan bidan, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ika­tan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Per­satuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). “Kita terus melakukan pantauan ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan praktek dokter. Pemerintah berkomitmen mem­berikan pelayanan terbaik kepada ma­syarakat,” kata Rubaeah, kemarin.

Rubaeah melanjutkan, pembelian vak­sin, obat, dan alat kesehatan untuk rumah sakit, klinik, maupun praktik mandiri, ha­rus melalui satu pintu dan tidak diperke­nankan pembelian secara perorangan. Edaran ini harus dilakukan untuk memini­malisasi peredaran vaksin palsu dan fasili­tas kesehatan berbahaya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pence­gahan Pengendalian Penyakit dan Penye­hatan Lingkungan (P3PL) Dinkes Kota Bo­gor Edi Darma mengatakan, sempat ramai beredarnya kalau vaksin palsu di rumah sakit dan klinik Jabodetakbek berasal dari Kota Bogor. Namun, setelah dilakukan penyelidikan dan pengawasan, tidak ada bukti yang memastikan tuduhan itu. “Kami belum mendapat laporan ditemukannya vaksin palsu di Kota Bogor karena kami memiliki sistem vaksinasi untuk anak bayi dan balita yang sangat ketat,” tutur Edi.

Edi menambahkan, pendistribusian vaksin di Kota Bogor sangat ketat. Berawal dari Dinkes, vaksin didistribuskan ke pusk­esmas, posyandu, dan rumah sakit. Bahkan, pengawasan kualitasnya pun sangat diper­hatikan. “Langkah itu mulai pengecekan kemasan hingga menjaga suhu vaksin tetap pada 2 derajat celcius hingga 8 derajat cel­sius menggunakan sistem pendingin cang­gih. Bio Farma yang memproduksi vaksin tersebut sudah teruji kualitasnya dan di­rekomendasikan serta diakui WHO, bah­kan mengekspor ke lebih dari 100 negara,” terangnya.(Yuska Apitya Aji/ed:Mina)