Perjalanan Dinas Pemkot 2015 Menurun

BOGOR TODAY – Sepanjang tahun 2015, perjalanan di­nas bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat ditekan hingga hanya mencapai 68%. Itu be­rarti hanya terealisasi sebe­sar Rp 44.464.215.821 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 65.385.881.688.

Hal itu diungkapkan Wa­likota Bogor, Bima Arya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor tentang Penyampaian Raperda Pertanggungjawa­ban Pelaksanaan APBD Ta­hun Anggaran 2015, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar, dan Raperda Pemukiman Ku­muh, Jumat (29/07).

Lebih lanjut Bima me­maparkan, Pendapatan daerah Kota Bogor di ta­hun 2015 lalu mencapai Rp 1.913.210.404.036 atau 94,61 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.022.270.761.216. Kontri­busi terbesar diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar 102,75 persen dan pendapatan hasil pengelo­laan daerah yang dipisahkan sebesar 109,10 persen.

Sementara itu belan­ja daerah mencapai Rp 1.862.982.871.234 atau 80,58 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.312.054.557.369. Dengan komposisi realisasi pendapa­tan dan belanja daerah terse­but terdapat surplus sebesar Rp 50.227.532.802.

Untuk penerimaan pem­biayaan Rp 301.204.906.314 atau 99,86 persen dari anggaran sebesar Rp 301.640.954.314. Sedangkan untuk pengeluaran pembiay­aan Rp 11.857.158.161 atau se­ratus persen dari yang diang­garkan. Dengan komposisi pembiayaan tersebut, maka pembiayaan netto mencapai Rp 289.347.748.153. Sehingga SILPA tahun 2015 mencapai Rp 339.575.280.955.

“SILPA sebesar itu dikon­tribusi oleh beberapa fak­tor. Diantaranya sepanjang tahun 2015 anggaran belanja hanya terserap sebesar 80,58 persen. Hal itu akibat renda­hnya penyerapan atas be­lanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik yang hanya mencapai 64,02 persen,” ungkap Bima.

Kegiatan tersebut, kata walikota, diantaranya adalah pengadaan tanah 14,6 pers­en, belanja bangunan dan gedung 61,54 persen serta belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan 68,61 persen. Selain itu, lan­jutnya, ada langkah efisiensi terutama untuk belanja-be­lanja barang atau pengadaan barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan perjala­nan dinas bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerin­tah Kota Bogor. (Abdul Ka­dir Basalamah)