Korupsi Tak Masuk Signal Diskresi

BOGOR TODAY – Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan mengkaji sebuah ke­bijakan untuk tidak memenja­rakan terpidana korupsi (dis­kresi) diprotes Yayasan Satu Keadilan Kota Bogor yang dik­etuai Sugeng Teguh Santoso. Menurutnya, hal tersebut jika diimplementasikan berdam­pak pada runtuhnya wibawa negara hukum.

Sugeng Teguh Santoso, Ket­ua YSK Kota Bogor berpendapat upaya kajian Pemerintah ber­tentangan dan tidak sejalan dengan prinsip dasar negara In­donesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keem­pat Tahun 2002 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah neg­ara hukum”. “Demikian pen­egakan hukum ter­hadap pelaku tindak pidana korupsi ha­rus dihu­kum demi menjamin kepastian hu ku m , keadilan dan keman­faatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pa­parnya, kemarin.

Ia juga menambahkan, semangat pemberantasan korup­si, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah mandat dari reformasi 1998 yang telah dituangkan dalam kebijakan negara melalui TAP MPR No XI/1998 tentang peny­elenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepo­tisme (KKN), TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberan­tasan dan pencega­han KKN, yang di­p e r ku a t dengan UU tentang Pe­nyelenggaraan Negara yang Ber­sih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo­tisme, UU Komisi Pemberantasan Korupsi & UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Pemerintah telah meng­ingkari upaya Masyarakat Internasional dalam pence­gahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi : 2003 United Nations Convention Against Corruption yang su­dah diratifikasi Pemerintah In­donesia melui UU No 7 Tahun 2006,” tambahnya.

Ia mengusulkan, seha­rusnya hal tersebut diarah­kan kepada bentuk-bentuk pencegahan korupsi, mis­alnya dengan membangun sistem politik etik yang sehat dengan mendorong peran Parpol dalam memilih calon/ kandidat Kepala Daerah yang berintegritas. “Sehingga ke­tika terpilih sebagai Guber­nur/Bupati/Walikota dan wakilnya bisa menjalankan amanat Pemerintahan den­gan penuh integritas,” pung­kasnya. (Abdul Kadir Ba­salamah)