PNSBOGOR TODAY – Pemerintah tidak menutup rapat-rapat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada ta­hun ini. Masih ada beberapa daerah yang membutuhkan tambahan aparatur negara un­tuk menjalankan roda pemer­intahan. Daerah tersebut adalah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.

Dikutip dari laman Ke­menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re­formasi Birokrasi (PANRB), Minggu (31/7/2016), dalam surat bernomor B/2631/M. PAN-RB/07/2016 terkait infor­masi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016, pemerin­tah telah membatasi peneri­maan pegawai baru dari pela­mar umum.

Namun, ada beberapa pro­fesi yang mendapat pengecual­ian. Profesi tersebut adalah dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh perta­nian di Kementerian Perta­nian setelah lulus seleksi den­gan sistem computer assited test (CAT).

BACA JUGA :  DPP Partai Golkar Dukung Penuh Jaro Ade di Pilkada 2024

Selain itu, pemerintah juga masih membuka lowongan CPNS bagi lulusan pendi­dikan kedinasan atau pola pembibitan dan pengadaan formasi 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan be­berapa kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksa­naannya sempat tertunda.

Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) juga mendapat pengecualian alias masih membuka kesempatan penerimaan CPNS. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara Badrun mengatakan, pe ngecualian diberikan tak terlepas dari keinginan pemerintah provinsi. Pasal­nya, Kalimantan Utara meru­pakan daerah otonomi baru.

“Alhamdulillah ada tiga provinsi yang akan dialokasikan formasi CPNS pada tahun 2016 ini, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah otonomi baru,” kata Badrun.

BACA JUGA :  Hari Pertama Pj Wali Kota Bogor Keliling Setda dan Pimpin Briefing Staff

Dia mengatakan telah men­jalin komunikasi dengan Ke­menterian PANRB. Dia bilang, pem erintah provinsi telah melakukan analisis jabatan dan diusulkan ke Kementeri­an PANRB.

Kementerian PANRB send­iri menginginkan supaya Ka­limantan Utara menjadi pilot project penataan birokrasi. «Ini ada SMS dari teman-teman Kemenetrian PANRB bahwa di Kalimantan Utara nantinya akan menjadi pilot project,” tambah dia.

Dia menambahkan, pemer­intah provinsi telah mengu­sulkan jumlah beserta alo­kasi yang diperlukan. Dia bersyukur Kalimantan Utara mendapatkan perlakuan khu­sus lantaran provinsi ini berba­tasan dengan negara tetangga.

“Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota formasi yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudah-mudah­an ajuan kita dapat terpenuhi semuanya,” kata dia. (Yuska Apitya Aji)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================