Enam Fraksi Kebut Pemilihan Wabup

PASCA Nurhayanti resmi menjadi Bupati Definitif pada Maret 2 015 lalu, hingga kini ia masih saja senang menjomblo alias tak memiliki Wakil Bupati.

Oleh : HENDI NOVIAN
[email protected]

Padahal luas Kabu­paten Bogor yang tak mungkin bisa diatasi Bupati se­orang diri, kekoson­gan kursi Wakil Bupati ini tentu sangat berdampak pada roda Pemerintahan yang di Pimpin­nya, padahal sebelumnya ang­gota DPRD Kabupaten Bogor sudah mempersiapkan segala aturan untuk menyandingkan Nurhayanti dengan wakilnya, namun hal itu tak sertamerta ditindak lanjuti oleh DPRD ter­jadi begitu panjang

Sehingga digadang gadang bulan Oktober mendatang tak lagi sendiri memimpin Kabu­paten Bogor, karena DPRD su­dah menargetkan pada bulan ke 10 tersebut, jabatan wakil bupati yang hampir dua tahun dibiarkan kosong segera terisi.

Keputusan tersebut di­ambil, dalam rapat paripur­na, setelah enam dari tu­juh fraksi diantaranya PPP, PDI Perjuangan, Gerindra, Restorasi Kebangsaan, PKS dan Demokrat mendesak pimpinan DPRD secepatnya membentuk panitia pemilihan (Panlih).

“Keberadaan orang nomor dua itu sangat dibutuhkan mengingat banyaknya persoa­lan yang tak kunjung tersele­saikan, termasuk didalamnya soal SILPA yang dua tahun berturut-turut menembus an­gka di atas Rp 1 triliun lebih,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Ade Senjaya, saat ditemui usai sidang paripurna pengesahan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Menurut Ade, selain soal SILPA, akibat takadanya wakil bupati, Pemerintah Kabupat­en Bogor pun terpaksa harus menghadapi gugatan, gara-gara persoalan jalan rusak. “Ini baru satu kasus saja yang mencul kepermukaan dan ini terjadi, imbas lemahnya para petinggi Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan rakyat. Jika saja ada wakil bu­pati, kemungkinan besar kasus digugat Pemerintah Kabupat­en Bogor dalam hal ini Bupati, tidak akan terjadi,” ungkap Anggota Komisi III.

Layaknya gayung bersam­but, hal senada ditegaskan Anggota Fraksi PKS Eko Syaiful Rohman, Anggota DPRD asal Dapil II ini mengatakan, rakyat Kabupaten Bogor sudah lama menunggu kehadiran wakil bu­pati, tapi entah kenapa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat tak kunjung melaksana­kan pemilihan.

Padahal kata Eko, semua perangkat dari mulai aturan hukum dan lain-lainnya su­dah siap. Bahkan Kementerian Dalam Negeri melalui Guber­nur Jawa Barat telah melayang­kan surat, yang isinya antara lain meminta kekosongan jabatan Wakil Bupati sece­patnya diisi.

“Wilayah Kabupaten Bogor itu kan luas, masalahnya san­gat komplek, dari kerusakan infrastruktur hingga penanggu­langan angka kemiskinan. Se­mua persoalan itu tak mungkin diselesaikan Bupati seorang diri, makanya perlu adanya pendamping,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi kepada awak media mengatakan keputusan si­dang paripurna soal pengisian jabatan Wabup itu akan ditin­daklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). “Saya baik sebagai pimpinan DPRD maupun Ketua Partai Golkar Kabupaten Bogor memiliki pendangan yang sama dengan fraksi-fraksi lainnya yang ada di DPRD,” katanya.

Ade mengatakan, masalah pengisian Wabup ini sepe­nuhnya tergantung dari pimpi­nan partai yang menjadi pen­gusung pasangan Rachmat Yasin dan Nurhayanti, pada Pemilukada 2013 lalu, karena penentuan siapa yang akan diusulkan mengikuti pemili­han orang nomor dua di Bumi Tegar Beriman itu kewenan­gannya ada di partai bukan di fraksi.

“Pimpinan DPRD pada De­sember 2015 lalu sudah men­g i r i m k a n surat ke­pada para ketua par­tai pen­g u s u n g , untuk men­gusulkan nama-nama kadernya. Golkar sendiri, sudah mengusul­kan nama Hiday­at Royani,” je­lasnya.

Surat pimpinan DPRD itu kata pria yang akrab disapa Jaro Ade, untuk menin­daklanjuti keluarnya surat dari Kementerian Dalam Neg­eri. “Pimpinan parpol koalisi sebelumnya pernah dua kali bertemu membahas m a s a l a h pengisian W a b u p yang tera­khir di Hotel Aston , ” pungkasnya.