PASCA Nurhayanti resmi menjadi Bupati Definitif pada Maret 2 015 lalu, hingga kini ia masih saja senang menjomblo alias tak memiliki Wakil Bupati.
Oleh : HENDI NOVIAN
[email protected]
Padahal luas KabuÂpaten Bogor yang tak mungkin bisa diatasi Bupati seÂorang diri, kekosonÂgan kursi Wakil Bupati ini tentu sangat berdampak pada roda Pemerintahan yang di PimpinÂnya, padahal sebelumnya angÂgota DPRD Kabupaten Bogor sudah mempersiapkan segala aturan untuk menyandingkan Nurhayanti dengan wakilnya, namun hal itu tak sertamerta ditindak lanjuti oleh DPRD terÂjadi begitu panjang
Sehingga digadang gadang bulan Oktober mendatang tak lagi sendiri memimpin KabuÂpaten Bogor, karena DPRD suÂdah menargetkan pada bulan ke 10 tersebut, jabatan wakil bupati yang hampir dua tahun dibiarkan kosong segera terisi.
Keputusan tersebut diÂambil, dalam rapat paripurÂna, setelah enam dari tuÂjuh fraksi diantaranya PPP, PDI Perjuangan, Gerindra, Restorasi Kebangsaan, PKS dan Demokrat mendesak pimpinan DPRD secepatnya membentuk panitia pemilihan (Panlih).
“Keberadaan orang nomor dua itu sangat dibutuhkan mengingat banyaknya persoaÂlan yang tak kunjung terseleÂsaikan, termasuk didalamnya soal SILPA yang dua tahun berturut-turut menembus anÂgka di atas Rp 1 triliun lebih,†kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Ade Senjaya, saat ditemui usai sidang paripurna pengesahan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Menurut Ade, selain soal SILPA, akibat takadanya wakil bupati, Pemerintah KabupatÂen Bogor pun terpaksa harus menghadapi gugatan, gara-gara persoalan jalan rusak. “Ini baru satu kasus saja yang mencul kepermukaan dan ini terjadi, imbas lemahnya para petinggi Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan rakyat. Jika saja ada wakil buÂpati, kemungkinan besar kasus digugat Pemerintah KabupatÂen Bogor dalam hal ini Bupati, tidak akan terjadi,†ungkap Anggota Komisi III.
Layaknya gayung bersamÂbut, hal senada ditegaskan Anggota Fraksi PKS Eko Syaiful Rohman, Anggota DPRD asal Dapil II ini mengatakan, rakyat Kabupaten Bogor sudah lama menunggu kehadiran wakil buÂpati, tapi entah kenapa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat tak kunjung melaksanaÂkan pemilihan.
