Ia mengharapkan perangkat daeÂrah selesai dengan cepat. Sehingga pada pembahasan anggaran 2017 sudah berpedoman pasa perangkat yang baru. “Akhir Agustus ini bisa selesai dan bisa dibahas pada anggaÂran 2017. Struktur APBD kami harap sudah berpedoman pada perangkat daerah yang baru,†ucapnya.
Sementara itu, Menteri PendayaÂgunaan Aparatur Negara dan ReforÂmasi Birokrasi (MenPANRB), Asman Abnur, mengatakan, wacana pemangÂkasan jumlah PNS ditunda. Berbeda dengan rencana menteri sebelumnya, Yuddy Chrisnandi. “Kita belum samÂpai ke situ (pangkas PNS) ya, karena saya masih baru jadi masih perlu inÂput-input data,†kata Asman di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).
Asman menjanjikan proses input data tersebut akan segera rampung. Sehingga bisa memutuskan langkah berikutnya untuk meningkatkan kinÂerja aparatur negara.
Sementara itu terkait moratorium CPNS disebut Asman masih belum diÂcabut. Tetapi bersamaan dengan itu KemenPANRB kini mendata seluruh kebutuhan PNS dari tingkat kabupatÂen/kota hingga provinsi. “Masih diÂdata detail yang kabupaten/kota dan provinsi belum nyambung. Antara provinsi dengan badan kepegawaian belum nyambung,†sebut Asman.
Bahkan di daerah ada kasus di mana seorang PNS masih harus suÂsun ulang berkasnya untuk kenaikan pangkat. Padahal dia sudah bekerja selama 10 tahun dan data dirinya terÂcatat lengkap di Badan Kepegawaian setempat.
Asman Abnur dipanggil Presiden Jokowi ke Istana. Asman diminta meningkatkan pelayanan PNS atau aparatur negara lainnya. “Pelayanan setiap kementerian tak boleh kalah dengan bank. Pemerintah tak boleh kalah dengan swasta,†ujar Asman usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).
Selain peningkatan pelayanan, AsÂman juga diminta untuk menghilangÂkan pemborosan yang selama ini ada di lingkungan aparatur negara. SeÂhingga kinerja aparatur negara lebih efektif.
“(Tadi diminta) enggak ada lagi pemborosan. Contohnya, sekarang ini kan masing-masing kementerian, departemen itu punya gedung pelaÂtihan. Padahal gedung pelatihan itu dipakai, misalnya, hanya setahun sekali,†kata menteri yang baru dilanÂtik pada 27 Juli 2016 ini.
Maka itu Asman akan melakukan pengkajian terkait penggunaan fasilÂitas-fasilitas itu. Pelatihan bagi PNS atau aparatur negara lainnya akan diÂsederhanakan dan efektif. “Kemudian gedung pelatihannya jadi bisa terÂkoneksi satu sama lain,†tandasnya.
(Yuska Apitya Aji)
