Dewan Desak Lakukan Evaluasi SKPD

BUPATI Bogor Hj Nurhayanti M.Si terus memberikan perhatian khusus kepada dinas-dinas yang tingkat serapan anggarannya masih rendah. Bahkan Bupati tidak menutup kemungkinan mencopot atau memutasi kepala dinas tersebut.

Oleh : HENDI NOVIAN
[email protected]

Masih tingginya dana APBD yang diparkir di bank, yakni Rp 1,7 triliun, juga mendapat perhatian khu­sus dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin. Dia menduga sisa anggaran tahun 2016 ini juga masih akan berada di atas Rp 1 triliun.

Menurut Yuyud, Bupati Bogor seharusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada Satuan Kerja Perang­kat Dareah (SKPD) terkait masih tingginya anggaran yang diparkir di bank. Politisi PPP ini meminta Bupati Nurhay­anti agar segera meralisasikan program kerja di setiap SKPD. “Masih banyak program kerja yang belum teralisasi, aki­batnya perputaran ekonomi di masyarakat pun lemah. Ini bisa membahayakan jalanya roda pemerintahan,” ujarnya.

Yuyud menolak alasan Pemkab Bogor yang menga­takan bahwa banyak pihak ketiga yang tidak mengam­bil uang muka 30% dalam mengerjakan proyek. Menu­rut Yuyur, hal itu sangat tidak mungkin mengingat banyak pihak ketiga yang membutuh­kan dana besar untuk men­jalankan setiap proyek. ‘’Tidak mungkin pihak ketiga tidak mengambil atau menagih ke Pemkab,’’ katanya.

Menurut hasil evaluasi DPRD, sejumlah SKPD sera­pan anggarannya masih san­gat rendah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Saptariani mengatakan, Pemkab Bogor seharusnya belajar dari dua periode sebelumnya yang menghasilkan silpa tinggi, se­hingga tahun ini hal serupa tak terjadi lagi. ‘’Seharusnya tidak terulang ketiga kalinya, dan ini menjadi perhatian khusus se­mua pihak,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui ada tiga dinas yang menjadi soro­tan Bupati Nurhayanti antara lain Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan Perta­manan Kabupaten Bogor. Bu­pati menaruh perhatian khu­sus pada Dinas Bina Marga dan Pengairan di bawah kepem­impinan Edi Wardani. Dinas ini memiliki anggaran paling besar. Tak tanggung-tanggung Rp 600 miliar anggaran yang dikucurkan pada tahun 2016. Sekitar 75 persen anggaran dialokasikan bagi belanja ins­frastruktur. “Dinas Bina Marga yang banyak duitnya, tapi itukan karena masih banyak pihak ketiga belum mengambil hak-haknya dan tak bisa dipak­sakan untuk ditarik. Terkadang setelah 100 persen pengerjaan baru diambil. Yang terpenting fisik di lapangannya juga baik,” klaim Nurhayanti.