Ekonomi Dipastikan Melambat Hingga Desember

Oleh : Yuska Apitya
[email protected]

BANK Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami sedikit penurunan pada triwulan III dan IV-2016. Hal ini dipicu adanya kebijakan pemangkasan anggaran belanja pemerintah di semester II-2016 ini.

Bank Indonesia memperki­rakan pertumbuhan ekono­mi akan sedikit menurun di kisaran 5%. Dibandingkan dengan posisi triwulan II-2016 yang sebesar 5,18%,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, Jumat (19/82016).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah ini dipicu kebi­jakan pemangkasan belanja selama sisa periode anggaran di tahun 2016 ini sejalan dengan adanya asumsi penerimaan pajak yang lebih ren­dah dari target.

“Kita perkirakan kinerja keuan­gan Indonesia yang di semester pertama terbantu pengeluaran dan investasi pemerintah, sedangkan di semester kedua akan ada pemang­kasan belanja lagi ditandai dengan adanya penghematan belanja nega­ra. Kita perkirakan pengurangan be­lanja pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat yang se­dikit lebih rendah,” jelas dia.

Sebagai informasi, pemerintah memangkas anggaran di APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Rinci­annya, anggaran belanja kement­erian dan lembaga dipangkas Rp 65 triliun dan transfer ke daerah sebe­sar Rp 68,8 triliun.

Pemangkasan anggaran ini ter­paksa dilakukan karena target pener­imaan pajak sebesar Rp 1.546 triliun tahun ini bakal meleset, dan diperki­rakan berkurang Rp 219 triliun.

Sementara itu, selain penurunan proyeksi pertumbuhan di triwulan III dan IV 2016, BI juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi In­donesia sepanjang tahun 2016.

“Proyeksi pertumbuhan ekono­mi Indonesia, kami melihat ada di kisaran 4,9-5,3%. Sebelumnya, kami memperkirakan 5-5,4%,” pungkas dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017. Dalam rancangannya, target pertumbuhan ekonomi dipatok pada posisi 5,3% sepanjang tahun 2017.

Soal ini, Gubernur Bank Indo­nesia (BI) Agus Martowardojo men­gatakan, target tersebut sangat real­istis untuk dicapai dengan kondisi ekonomi yang Indonesia yang terus membaik seperti saat ini.

“Itu 5,3% di tahun 2017 cukup sejalan dan cukup konservatif (bisa dicapai) karena Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbu­han ekonomi 5,2% sampai 5,6%,” kata Agus.

Agus mengatakan, sebenarnya peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi ma­sih sangat terbuka lebar. Apa lagi isu-isu global terkait kondisi eko­nomi dunia bisa dikatakan mengun­tungkan Indonesia.

Belum lagi statistik ekonomi In­donesia yang terus menunjukkan perbaikan ditandai dengan penca­paian pertumbuhan ekonomi di an­gka 5,18% pada Kuartal II-2016 ini.

“Ini dibantu juga oleh adanya transaksi berjalan yang lebih baik dan adanya transaksi modal dan fi­nansial yang cukup kuat membantu neraca pembayaran kita,” sambung dia.

Namun ia mengatakan, di masa depan masih ada tantan­gan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia. Belum pulihnya per­ekonomian negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan China menurut Agus men­jadi faktor yang harus diwaspadai. “Saya memahami memang lebih baik di 2017 ini kita cukup konser­vatif (tidak terlalu memaksakan tar­get yang tinggi). Karena 2015-2016 kita kan melakukan revisi APBN dan kita bisa dikatakan tidak men­capai penerimaan negara. Jadi kalau misalnya 2017 ini dimulai dengan postur yang agak konservatif saya merasa itu baik,” tandas dia.

Target Pajak Realistis

Dalam RAPBN 2017, pemerintah mematok penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 1.459,9 triliun. Banyak yang pesimistis tar­get tersebut bisa tercapai mengingat target penerimaan pajak tahun ini saja masih jauh dari harapan.

Agus justru berpandangan ber­beda. Target penerimaan negara dari sektor pajak tersebut masih bisa tercapai.

“Apa yang disampaikan itu (tar­get penerimaan pajak dalam RAPBN 2017) cukup realistis,” kata dia.

Pandangannya tersebut, di­dasarkan adanya undang-undang perpajakan yang baru saja diluncur­kan pemerintah yakni Undang-un­dang pengampunan pajak alias tax amnesty.

“Tentu yang akan banyak ber­peran adalah seberapa jauh sukses kita di tax amnesty. Kan masih ada tax amnesty sampai kuartal I-2017, itu akan membantu. Kita meyakini dana yang akan banyak masuk itu di kuartal akhir 2016 dan awal 2017,” kata Agus.

Optimismenya bukan sekedar pada derasnya dana orang Indo­nesia yang kembali dalam bentuk repatriasi. Melainkan juga pada me­ningkatnya basis data perpajakan di tanah air. Dengan data perpajakan yang lebih baik, pengumpulan pajak akan lebih mudah dilakukan.

Apa lagi saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah bersepakat untuk membahas aturan turunan terkait reformasi aturan perpajakan yang lebih baik.

“Kalau saya melihat, kalau tax amnesty didukung dengan tax re­form yang baik. Dan tax reform itu kelihatan menjadi prioritas akan dibahas oleh pemerintah dengan DPR. Kita tahu bahwa dalam per­encanaan itu sudah direncanakan membahas revisi ketentuan umum pajak, mengajukan RUU peneri­maan bukan pajak, melakukan re­visi PPh dan PPN, itu semua akan membuat administrasi pajak kita akan lebih baik,” tandasnya.(*)