“Itu sebuah kejadian tragis yang mengindikasikan bahwa sebagai fasilitas publik JPO tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan, dan keselamatan,” kata Tulus, seperti yang dikutip dari Antara pada Minggu (25/9).
Tulus menduga, masih banyak JPO yang tidak memenuhi standar di berbagai kawasan di Jakarta. Oleh karena itu, YLKI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengaudit seluruh JPO di Jakarta.
“Audit JPO sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta,” ujar Tulus.
Menurut Tulus, yang perlu diaudit bukan hanya konstruksi, tetapi seluruh aspek kelaikan, keamanan, dan keselamatannya JPO. Sebelumnya, sudah tercatat beberapa kejadian yang mengancam nyawa pengguna JPO di Jakarta.
Diantaranya ada warga yang tewas akibat tersetrum listrik, dijambret atau ditodong, bahkan kejadian yang lebih sadis, seperti pembunuhan, yang terjadi di JPO.
“JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakannya,” kata Tulus.
Sebelumnya, JPO di depan Robinson, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah terowongan bawah tanah ambruk pada hari Sabtu (24/9), sekitar pukul 15.34 WIB.(Yuska Apitya/cnn)
