jokowiYuska Apitya Aji

[email protected]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar perputaran uang yang berada di daerah dapat dikendalikan dan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi semua daerah harus mempunyai TPID agar inflasi juga dalam posisi yang rendah,” ujar Jokowi, kemarin.

Jokowi menjelaskan bahwa saat ini inflasi secara nasional turun dan tahap demi tahap diharapkan pada 2018 inflasi bisa sampai 3,5 persen dan harus dapat terus dikendalikan karena menyangkut harga pangan.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi naik namun tetap disertai dengan inflasi yang tinggi sehingga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik.

TPID nantinya juga diharapkan dapat melakukan intervensi jika terjadi gejolak harga. “Jawa Timur intervensi di sisi transportasi, bisa. Di Jakarta intervensi di harga. Seperti daging dijual kalau di luar Rp 120 ribu, dijual oleh gubernur DKI Jakarta Rp 39 ribu. Ada subsidi disitu. Saya kira di kota lain bisa lakukan itu selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan. Tapi kalau lebih detail akan lebih baik,” kata Jokowi.

Baca Juga :  SEO yang Baik Harus Berdampak Bagi Bisnis

Dari tim tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia dari waktu ke waktu inflasi dapat terus dikendalikan. Sehingga anggaran juga dapat segera diserap dan dikendalikan.

Sementara itu, dari 7 kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Propinsi Jawa Barat, tercatat semua kota mengalami inflasi di bulan September 2016. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Depok (0,37 persen) dan terendah terjadi di Kota Bogor sebesar 0,09 persen.

Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Mirza Aditya Swara mengatakan, pihak BI setiap saat melakukan pemantauan 800 produk yang mempengaruhi inflasi. “Kami terus memantau sekitar 800 produk yang tersebar di Indonesia dari 82 kota,” kata Mirza pada pembukaan Temu Wartawan Daerah Bank Indonesia di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pentingnya memantau harga produk kebutuhan masyarakat khususnya sembilan jenis bahan pokok (sembako) itu, karena suplai dan kebutuhan akan mempengaruhi inflasi. Sebagai gambaran, jika harga cabai tinggi akibat produksi kurang sementara permintaan tinggi, ini akan memicu terjadinya inflasi.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut dia, maka peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sangat penting di daerah dalam menormalisasi harga suatu produk di lapangan. Berdasarkan data BI diketahui, kini terdapat 400 TPID yang tersebar di Indonesia pada setiap kantor perwakilan BI.

Baca Juga :  Siap-siap AS Bakal Kena Resesi di Tahun 2023 Ini

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Noor Yudanto mengimbuhkan, jumlah pantau produk terus meningkat dalam kurun per lima tahunan. Pada 2012 terdapat 859 produk yang dipantau oleh BI di kabupaten/kota di 34 provinsi. Jumlah itu meningkat dibanding periode 2007  dan 2002 yang masih 774 produk.

“Dalam pemantauan produk tersebut, kami juga mengacu pada survei biaya hidup (SBH) yang dilakukan oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

Sementara untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan UMKM, BI Winny Purwanti mengatakan, pihak BI membuat strategi pengembangan klaster yang kini jumlahnya mencapai 158 kluster yang tersebar di 45 kantor perwakilan BI di Indonesia. “Pada 2014 pengembangan klaster itu selain sasarannya pada komoditas pangan, juga untuk komoditas andalan ekspor,” jelasnya. “Karena itu dalam dua tahun terakhir BI fokus dalam mengendalikan inflasi di daerah,” katanya.(*)