jokowi-okeIman R Hakim|Yuska Apitya

[email protected]

Presiden Joko Widodo memimpin rapat alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan dan kesehatan, siang kemarin. Menurut Jokowi, ada hal-hal yang perlu dirombak agar alokasi dana tepat sasaran.

Mantan Walikota Solo itu juga mengkritik banyaknya ruang kelas siswa yang tak layak dipakai lantaran rusak parah. “Saya menekankan agar akses siswa terutama siswa miskin betul-betul memperoleh pendidikan dan menjadikan ini sebuah prioritas. Untuk itu saya minta Mendikbud menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar dan pastikan bahwa kartu tersebut betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).

Tetapi anggaran pendidikan bukan hanya terfokus pada itu saja. Infrastruktur pendidikan juga harus diperbaiki. “Saya mendapat informasi bahwa dari 1,8 juta ruang kelas hanya 466 ribu dalam kondisi baik. Dari 212 ribu sekolah ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan,” imbuh Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Mensesneg Pratikno, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendikbud Muhadjir Effendi, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menristek Dikti M Nasir, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, Menpan RB Asman Abnur, dan Seskab Pramono Anung.

Selain soal pendidikan, alokasi dana di sektor kesehatan juga akan dirombak. Tetapi Jokowi senang karena 95 persen distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah tepat sasaran. “Saya juga minta paradigma program kesehatan jangan berorientasi pada kuratif tapi atau mengobati yang sakit saja, tapi juga lakukanlah edukasi dan pembudayaan hidup sehat dalam masyarakat kita,” ujar Jokowi.

Data yang dihimpun BOGOR TODAY menyebutkan, sekitar 40 persen sekolah dasar negeri yang ada di Kota Bogor rusak dan harus segera diperbaiki. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Bogor masih melakukan verifikasi ulang sekolah mana saja yang akan diperbaiki pada anggaran 2017.

Kabid Sarpras Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Iwan Setiawan, mengakui banyak SDN yang mengalami kerusakan. Namun, kerusakannya bervariasi. Mayoritas SDN mengalami kerusakan ringan dan hanya sedikit yang mengalami rusak berat. Anggaran untuk perbaikan sekolah, lanjut dia secara total mencapai Rp 25 miliar meliputi APBD sebesar Rp 20 miliar dan APBN Rp 5 miliar.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut, Mobil Tabrakan dengan Motor di Sumut

Sementara, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada sedikitnya 100 SDN yang mendesak untuk diperbaiki. “Jumlah SDN di Kota Bogor seluruhnya ada 229. Seratus di antaranya masuk rencana perbaikan tahun depan,” kata Bima, kemarin.

Keseratus SDN yang akan diperbaiki itu mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Anggaran perbaikan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor, serta dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Untuk kerusakan ringan, Bima menyarankan agar bisa diambil alih oleh sekolah melalui dana BOS. “Untuk kerusakan ringan sebenarnya masih bisa pakai dana BOS. Makanya, intervensi kita di perbaikan kerusakan sedang hingga berat,” kata Bima.

Terpisah, Kepala Sekolah SD Negeri Cibadak, Diah Nur Erani mengatakan, kondisi atap sekolah sudah banyak yang hancur dimakan rayap, beberapa bagian sudah keropos. Kondisi tersebut semakin parah ketika hujan disertai angin. “Ada empat unit ruangan di lantai dua sekolah yang bocor karena atapnya sudah lapuk, keropos,” katanya, kemarin.

Ketika hujan turun, lanjut dia, murid-murid terpaksa dipindahkan ke ruang kelas yang ada di lantai bawah. “Yang kami khawatirkan atap bangunan sekolah rubuh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam MM mengatakan, ada sebanyak 4.000 ruang kelas, khususnya di tingkat SD, yang masih memerlukan perbaikan mengandalkan APBD. “Penduduk banyak, jumlah siswa pun banyak, sekolah pun banyak, kami memenuhi semua kebutuhan tidak bisa dalam waktu cepat,” ungkapnya.

Ia mengatakan, saat ini, untuk tingkat SD, ada kurang lebih 4.000 ruang kelas yang digunakan dari 3.243 sekolah, baik swasta maupun negeri dengan jumlah kerusakannya kurang lebih 2.000 kelas. “Memang semua mengandalkan APBD. Tapi kalau terus menunggu giliran, ini akan lama. Karena dalam setahun saja, kami hanya bisa memperbaiki ruang kelas kisaran 250, artinya butuh waktu 10 tahun untuk menuntaskan semua,” tambahnya.

Baca Juga :  Resep Masakan Pisang Bakar Coklat Keju

Makanya, diharapkan semua sekolah aktif dalam bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan mengandalkan dana CSR untuk sekadar perbaikan sementara, selagi menunggu perbaikan besar dari dana APBD. “Banyak kan perusahaan-perusahaan, atau pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bogor, dan sekolah bisa melakukan CSR dan itu tidak salah. Ini untuk sementara. Bukan berarti Disdik menyerahkan ke sana, semuanya didaftarkan, tapi harus menunggu, mana yang harus diprioritaskan,” jelasnya.

Di luar itu, ia pun mengatakan bahwa saat ini, pendidikan di Kabupaten Bogor sangat didominasi sekolah-sekolah swasta. Untuk tingkat SMP saja, dari jumlah 560 sekolah, hanya 80 sekolah negeri di dalamnya. Tingkat SMA, dari 172 sekolah yang ada, hanya 42 sekolah negeri. Sedangkan untuk tingkat SMK, dari 330 sekolah, hanya 10 sekolah negeri. “Makanya kami pun selalu bekerja sama dengan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) supaya pendidikan di kita terus berkembang membaik, karena dari segi sarana prasarana juga, pemda belum bisa membantu sepenuhnya,” kata dia.

Lain lagi terkait prestasi dan sejenisnya, kata Luthfie, ia pun menegaskan kepada semua sekolah swasta untuk lebih meningkatkan kualitas dan prestasi baik akademik maupun nonakademik. “Mungkin masih ada yang berpikir kalau mereka, sekolah swasta, tidak perlu banyak prestasi yang diraih. Nah, itu yang masih kami dorong terus pola pikir seperti itu, karena baik negeri maupun swasta, harus terus bersaing dengan sehat dalam mengejar prestasi di bidang apa pun, supaya pendidikan kabupaten terus berkembang sesuai dengan harapan bupati,” tandasnya.(*)