MENTERI Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan kuliah umum di Institut Pertanian Bogor (IPB) kemrin. Banyak hal dibahas dalam kuliah umum tersebut, salah satunya soal pencurian ikan.
Susi juga bercerita ketika ia dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi merasa jadi satu-satunya menteri yang yang paling tidak berpendidikan di Indonesia.
“Waktu diminta jadi menteri oleh Pak Presiden (Jokowi), saya minta tidak ada intervensi. Banyak yang harus dibereskan,” kata Susi dalam Kuliah Umum dengan tema ‘Membangun Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Illegal Fishing‘ di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga, Bogor, Kamis (13/10/2016).
Setelah menerima jabatan sebagai menteri, hal pertama yang dilakukan Susi adalah menghentikan upaya pencurian ikan di dalam negeri oleh kapal-kapal asing.
“Saya panggil dubes-dubes negara yang terkait illegal fishing. Saya undang, saya ajak makan. Saya bilang, ‘saya baru diangkat dan saya ini menteri yang paling tidak berpendidikan dibanding menteri lainnya, tapi saya diberi tugas oleh pemerintah. Saya akan mendapat banyak tantangan, saya butuh dukungan dan asistensi anda-anda sekalian’,” ujar Susi menirukan ucapannya kepada para dubes.
Hasilnya? Para dubes ini setuju. Menurut mereka, masalah pencurian ikan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. “Di kita itu ada aturan yang luar biasa. Nahkoda asing kalau tertangkap tidak boleh ditahan, ini aturan yang aneh. Ya sudah, saya tenggelamkan saja kapalnya. Dan itu yang saya lakukan selama ini,” ucapnya.
Hasilnya, kapal-kapal asing kini tidak berani melaut dan hanya bertengger di pelabuhan. Jumlah tangkapan ikan nelayan lokal naik tinggi. “Orang-orang kaget banyak kapal-kapal besar yang parkir di pelabuhan. Selama ini kan mereka lihatnya hanya lampu-lampu saja di tengah laut. Karena selama ini mereka tidak pernah berlabuh, tapi lakukan transhipment,” katanya.
Susi, bercerita saat pertama kali diangkat menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menemukan banyak masalah di industri laut dan perikanan Indonesia.
Salah satu masalah terbesar di industri kelautan dan perikanan Indonesia adalah maraknya kapal asing menangkap ikan dengan bebas. Bebas karena merasa punya izin untuk menangkap ikan.
Padahal, kata Susi, izin yang diberikan adalah duplikat dari izin yang diberikan kepada pengusaha lokal. Pengusaha lokal ini memperbanyak izin tersebut dan menjualnya ke pihak asing.
“Waktu itu saya panggil para big boss. Saya tanya ‘berapa izin yang anda kopi?’ Dia bilang 3, nggak percaya. Lima bu, masih nggak percaya. Ya 10 deh bu,” kata Susi.
Selain itu, kata Susi, data di KKP sendiri selalu berubah-ubah setiap waktu. Bahkan untuk meminta data secara rutin saja sangat sulit.
