JAKARTA, TODAY—Serbuan tenaga kerja asal China, baik yang legal maupun yang ilegal kembali menjadi sorotan publik. Membanjirnya tenaga kerja dari Negeri Tirai Bambu ini diduga merupakan bagian dari strategi ekspansi untuk menguasai kawasan Asia Tenggara.
Pemerintah pun dituntut untuk tidak tinggal diam. Menurut Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Kementerian Tenaga Kerja harus melakukan inspeksi mendadak pada beberapa proyek konstruksi di Indoensia. Sebab, ditengarai tenaga kerja asal China banyak yang menyasar proyek konstruksi. “Kemenaker perlu bekerjasama dengan Kemenkumham untuk melakukan sweeping pada proyek konstruksi,” tuturnya di Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Menurutnya, banyaknya tenaga kerja asal China yang bekerja di Indonesia dapat mengancam tenaga kerja Indonesia sendiri. Untuk itu, pemerintah diminta tegas dalam menetapkan sektor-sektor apa saja yang dapat dibuka untuk tenaga kerja asal China. “Pemerintah juga jangan pasif. Ada sekira 20 ribu tenaga kerja asal China. Sidak juga perlu dilakukan,” tutupnya.
Menyikapi hal ini, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengembangkan isu ini. Sebab, hal ini dapat menimbulkan sentimen negatif bagi tenaga kerja dan hubungan antara Indonesia dengan China. “Tapi kita minta ke masyarakat, jangan diolah-olah, jangan digoreng-goreng,” jelasnya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Menurutnya, memang terdapat beberapa kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Namun, pemerintah akan tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap tenaga kerja asing di Indonesia. Â “Kalau pelanggaran TKA kan bisa macam-macam, kalau mereka tidak punya izin, izin kerja maupun izin tinggal. Pelanggaran izin, izin perusahaan A tapi kerja untuk perusahaan B. Lalu jabatan dia sebagai manajer operasi, ternyata prakteknya di lapangan dia bekerja yang lain. Ini akan terus kita lakukan,” tutupnya.
Sementara itu, Komisi I DPR akan meminta klarifikasi kepada menteri dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait informasi maraknya tenaga kerja asing asal China yang datang ke Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mengatakan, Komisi I akan meminta klarifikasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. “Jadi pertama kami akan panggil Menkominfo bahwa apa yang ada di medsos itu tervalidasi benar atau tidak. Kalau tidak seharusnya langsung diblokir,” kata Bobby, di Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Menurut dia, setelah memanggil Menkominfo, Komisi I akan memanggil Kementerian Luar Negeri lalu menanyakan ke Badan Intelijen Negara (BIN) terkait apakah ada dampaknya informasi di media sosial tersebut.
Dia menjelaskan, kalau ada dampaknya, Komisi I DPR akan menentukan sikap terkait ketahanan nasional Indonesia. Â “Komisi I DPR belum bisa bersikap tentang masalah ini karena kami perlu memastikan validitas informasi tersebut,” ujarnya.
Terutama menurut Bobby, informasi ini muncul dari media yang bukan arus utama karena itu Komisi I DPR memilih tidak responsif menghadapi masalah ini.
Dia mengatakan Komisi I DPR tidak langsung menyatakan tidak setuju dengan TKA China namun perlu mendalaminya dahulu. “Jadi bukannya kami langsung menyatakan tidak setuju dengan TKA China, nanti tahunya bukan. Atau mungkin kami sudah setuju ternyata bukan, itu yang kami klarifikasi,” katanya.
Sebelumnya Fraksi PKS meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan bebas visa karena ada berbagai laporan pelanggaran warga negara asing di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan meresahkan.  “Laporan pelanggaran warga negara asing di wilayah Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan meresahkan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus orang berupa kebijakan bebas visa,” kata ,’’ kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. di Jakarta, kemarin.
Dia mencontohkan, kejadian diamankannya WNA berkebangsaan China yang kedapatan bertanam cabai yang mengandung bakteri berbahaya di Bogor, patut menjadi perhatian serius.
Selain itu menurut dia, fenomena munculnya bendera-bendera negara asing di bumi pertiwi yang bukan pada tempatnya dan terjadi di beberapa wilayah. “Lalu maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal sementara warga setempat sulit mencari makan sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, berbagai peristiwa tersebut menjadi catatan yang kesekian kalinya tentang munculnya kekhawatiran dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA yang memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait pembebasan visa.(Yuska Apitya)
