KEMENTRIAN Koordinator Bidang Perekonomian tengah meramu paket kebijakan ekonomi jilid ke-15 yang akan mengatur beberapa penyederhanaan dan percepatan sektor logistik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, paket kebijakan kali ini akan menyelaraskan sistem penyampaian data dan informasi secara tunggal (Indonesia National Single Window/INSW), proses bongkar muat barang atau dwelling time, dan kelogistikan.

“Ketiganya saling berhubungan tapi saya rasa masih ada yang kurang sehingga waktu (penyelesaian pembahasan paket) bisa sampai awal Januari,” ungkap Darmin di kantornya, Rabu (21/12).

Mantan Direktur Jenderal Pajak menyebutkan, ketiga hal tersebut memang sudah membaik dari segi kualitas dan kuantitas. Namun pemerintah ingin menyelaraskan ketiganya agar dapat lebih maksimal ketika diimplementasikan.

Baca Juga :  AS Mengalami Kerugian Mencapai 5,4 Miliar Dolar, Terkait Pinjaman Bantuan COVID-19

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah menyusuri beberapa kendala yang masih menjegal sektor logistik, seperti kelembagaan pengurus logistik dan tarif logistik. Dari sisi kelembagaan pengurus logistik, Darmin menilai, kelembagaan perlu diperkuat agar pengambilan keputusan dapat secepat mungkin diambil pemerintah.

Sedangkan dari sisi tarif logistik, masih terbatasnya infrastruktur di beberapa daerah membuat tarif logistik masih tinggi. Selain itu, kecepatan logistik, dalam hal ini dwelling time, masih dirasa perlu dipercepat lagi.

Baca Juga :  Bank Pembiayaan AS, Mulai Mengurangi Kredit Kendaraan

“Untuk tarif kelembagaan, sudah jelas nanti Menteri Keuangan dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain akan terlibat urus kebijakan, ada yang urus teknis itu,” jelas Darmin.

Darmin berharap, pembahasan paket kebijakan ekonomi jilid ke-15 dapat segera dirampungkan agar perbaikan tata niaga dan kelogistikan yang berujung pada perbaikan sistem INSW dapat maksimal di tahun depan.

Sebelumnya, pemerintah telah merilis 14 paket kebijakan ekonomi. Dua terbaru yang dirlis Kemenko Perekonomian, yakni paket ke-13 mengenai penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan paket ke-14 mengenai perdagangan elektronik atau e-commerce. (Yuska Apitya/dtk)