BOGOR TODAY- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengaku siap bila ditugaskan pemerintah untuk ikut menyuntikkan dana dalam pembangunan prasarana proyek kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) senilai Rp23,3 triliun.
Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, pemerintah berencana menunjuk KAI untuk memimpin (leader) proyek, baik dari sisi operasi maupun investasi bersama dengan PT Adhi Karya (Persero) yang sebelumnya juga diminta pemerintah untuk menjadi investor sekaligus kontraktor pembangunan prasarana LRT Jabodebek.
“Kalau ini penugasan kok pakai tertarik? Ya harus kita lakukan. Keluar Peraturan Presiden (Perpres) nanti,” ujar Edi usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (20/2).
Sebelumnya, pemerintah memang telah mendapuk KAI sebagai investor dan pelaksana operasional sarana LRT Jabodebek. Namun, belakangan pemerintah tengah mempertimbangkan kemampuan KAI untuk ikut menopang beban pendanaan proyek, mengingat besarnya beban yang harus ditanggung oleh Adhi Karya sebagai investor prasarana. Dalam pertimbangannya, pemerintah melihat peluang ketersediaan pendanaan KAI yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan cair secara bertahap di tahun ini.
Melalui PMN, pemerintah berharap beban pembiayaan dapat sedikit berkurang meski pada dasarnya PMN berasal dari kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, setidaknya, pemerintah bisa mengurangi besaran pinjaman yang hendak diajukan kepada perbankan dan melalui penjaminan penerbitan obligasi (Public Service Obligation/PSO).
“Jadi, berapa dari PMN dan berapa dari PSO. Rabu ini, kami mau membicarakan dengan bank untuk pendanaan itu. Kelihatannya tidak ada masalah,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menyambut baik rencana pemerintah untuk melibatkan KAI sebagai investor pembangunan prasarana LRT sepanjang 43 kilometer tersebut. Meski sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah.
“Baguslah, karena ini kan tugas pemerintah untuk melakukan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ucap Budi.
Belum lagi, menurut Budi, KAI menjadi pilihan yang tepat bagi pemerintah lantaran memiliki ketersediaan dana PMN yang cukup untuk disuntikkan ke proyek. Sehingga KAI akan menjadi investor prasarana dan sarana.
Proyek Puluhan Triliun
Menurut perhitungan Budi, total pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun prasarana dan sarana LRT Jabodebek mencapai Rp27 triliun yang terbagi atas Rp23,3 triliun prasarana dan sisanya kebutuhan dana membangun sarana.
Dengan kebutuhan tersebut, skema pembiayaan akan terbagi atas Rp9 triliun dari PMN Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun yang telah diberikan pemerintah di 2015 lalu dan telah cairkan untuk pembangunan awal. Kemudian sisanya, sekitar Rp7,6 triliun ditutup oleh KAI. Sementara, kebutuhan Rp18 triliun akan ditutup dengan pinjaman perbankan dan dijamin oleh pemerintah melalui PSO.
Sebagai informasi, pada pekan lalu, pemerintah dan Adhi Karya telah meneken kontrak proyek LRT Jabodebek tahap pertama yang terdiri dari lintas layanan Cawang-Cibubur sepanjang 14,3 kilometer dan empat unit stasiun, lintas Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 kilometer dengan lima unit stasiun, dan lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sepanjang 10,5 kilometer dan tujuh unit stasiun. Sementara, penandatangan kontrak proyek tahap dua akan dilakukan setidaknya di tahun depan dengan jumlah tiga lintas layanan, yakni Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
Adapun saat ini, pembangunan prasarana proyek LRT Jabodebek telah mencapai 12 persen dan ditargetkan mampu rampung hingga 40 persen di akhir tahun ini. Sehingga proyek dapat selesai pada 31 Mei 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.(Yuska Apitya/cnn)
Bagi Halaman
