Ketika dana CSR sulit dikontrol, menurutnya, fungsi DPRD akan menjadi lemah. “Legislatif di daerah dan inspektorat sering kesulitan saat melakukan pengawasan ataupun audit terhadap dana CSR,” ujarnya.
Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengaku sering menerima dana CSR untuk membangun fasilitas publik. “Misalnya pemasangan paving block di Benteng Vastenburg. Lalu pembangunan pasar darurat Pasar Klewer di Alun-alun Utara. Kemarin baru saja menerima CSR untuk menambah fasilitas permainan dan olahraga di Monumen 45 Banjarsari,” ungkap Rudy, sapaan akrabnya.
Dia menilai, bukanlah dana CSR yang rawan untuk dikorupsi, melainkan cash back atau diskon dari proyek infrastruktur. “Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, tidak bisa jalan. Kita juga butuh menggandeng CSR-CSR itu. Yang penting jelas peruntukannya,” pungkasnya.(Yuska Apitya)
