Keberadaan moda angkutan darat berbasis aplikasi itu, tidak hanya merugikan para pengusaha angkot, namun menurut Gunawan, juga merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Jika angkot resmi membayar pajak, STNK, trayek dan KIR, namun keberadaan transportasi online tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah daerah. “Kalau kami sudah jelas menyumbang Pendapatan Asli Dsaerah (PAD) lantas ojek dan taxi online menyumbang apa, plat kendaraannya saja luar Bogor,” tegasnya.
Ada beberapa petinggi DPRD yang menyambut rombongan Organda di gedung dewan seperti, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Dewan berjanji akan menampung dan mengeluarkan rekomendasi. “‎Sebelum membahas lebih jauh soal persoalan yang sedang berkembang antara angkot konpensional dan ojek maupun taxi online. Siapakah pelaku ojek online tersebut, apakah warga Bogor? tentunya ini menjadi catatan bagi Dinas Perhubungan,” Kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi.
Pria yang akrab disapa Jaro Ade (JA) pun menyoroti cara kerja angkot Kabupaten Bogor yang dianggap masih kurang penataannya, baik tempat berhemti maupun fasilitas angkot yang membuat tidak nyaman penumpang. “Jika angkot tidak ingin ketinggalan, sebaiknya pengusaha angkot juga harus melek teknologi agar bisa bersaing dengan angkot berbasis aplikasi,” ujar JA.
Pemerintah melalui ‎Peraturan Menteri Perhubungan 32 tahun 2016, namun Permen ini dalam tahap evaluasi, karena imbasnya banyak membuat efek di lapangan. “Peraturan itu sedang dilakukan uji coba, ketika itu diberlakukan, tentunya saya minta kepada Dinas terkait untuk membuat draf rancangan peraturan daerah (Perda)-nya untuk mengatur keberadaan ojek dan taxi online,” tandasnya. (Iman R Hakim)
