Bank Dunia menilai terdapat permintaan perumahan terjangkau dalam jumlah besar di Indonesia, dengan kebutuhan satu juta unit tiap tahunnya. Sekitar 20 persen dari 64,1 juta unit rumah berada dalam kondisi buruk. Sekitar 22 persen penduduk perkotaan Indonesia, atau sekitar 29 juta orang, tinggal di kawasan kumuh.
Pendanaan ini juga dinilai akan mendukung pemerintah untuk memajukan kebijakan dan reformasi institusi yang bertujuan memperkuat fondasi pasar perumahan.
Program ini akan dijalankan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memberi fokus mengatasi kurangnya persediaan rumah serta kualitas rumah yang rendah di wilayah perkotaan yang tumbuh pesat. “Dengan semakin banyaknya orang yang tinggal dan bekerja di perkotaan, dukungan bagi proses urbanisasi yang inklusif dan terencana serta menambah pasokan perumahan yang cukup dengan layanan umum yang baik serta lingkungan yang saling terhubung menjadi semakin penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,†ujar Taimur Samad, Program Leader Bank Dunia.
Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), memberi pendanaan untuk persiapan pinjaman ini melalui Indonesia Infrastructure Support Trust Fund (INIS).
Sebagai catatan, per akhir Februari 2017, Bank Dunia merupakan kreditur lembaga internasional terbesar bagi Indonesia. Tercatat, pinjaman Bank Dunia mencapai Rp235,31 triliun atau 6,56 persen dari total keseluruhan utang pemerintah yang mencapai Rp3.589,12 triliun.(Yuska Apitya)
